RMOL. Masyarakat maupun media diimbau untuk aktif menaikkan penerimaan pajak negara. Cara itu diyakini bisa mengejar para oknum pajak yang korup dan sekaligus menghilangkan kebocoran pajak yang terjadi selama ini. “Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak selama ini mengejar masyarakat atau… Read More ›
Sekitar 31 negara anggota OECD sepakat membuat peraturan perjanjian perpajakan yang lebih ketat guna menghindari praktek penghindaran pajak yang acap kali dilakukan perusahaan-perusahaan global. Ke-31 negara, termasuk Prancis dan Inggris, sepakat saling bertukar informasi soal aturan perpajakan masing-masing negara. Selama ini,… Read More ›
Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Perindustrian Muhammad Solaeman Hidayat terkait kasus dugaan korupsi restitusi PT Mobile 8 Telecom, Selasa, 23 Februari 2016. Hidayat diperiksa sebagai saksi lantaran ia menjabat sebagai komisaris Mobile 8 Telecom kala itu. “Kami tanya, perannya dia… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang membuat pemetaan wajib pajak potensial menggunakan teknologi geo tagging. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Awan Nurmawan Nuh mengatakan selama ini pihaknya mempunyai data, tapi tak tahu lokasinya. Teknologi ini, kata dia, akan… Read More ›
JAKARTA. Sosialisasi tentang kewajiban penyerahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang telah dikerjakan sejak tahun 2015 kini diuji hasilnya. Dari sosialisasi itu, kini Ditjen Pajak optimistis tingkat penyampaian SPT PPh orang… Read More ›
Jakarta -Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku kecewa dengan keputusan DPR yang mengesahkan Undang Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) hari ini. Sebab, sebagian iuran Tapera dibebankan pada pengusaha. “Kita sih sebetulnya agak kecewa. Kita berikan masukan, tapi pemerintah… Read More ›
Jakarta -Pemerintah akan menghimpun dana masyarakat melalui setoran iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Selanjutnya, dana tersebut akan ditampung di bank kustodian atas nama lembaga pengelola yaitu Badan Pengelola Tapera (BP Tapera). Bank kustodian itu berfungsi menyimpan dan menjaga dana Tapera…. Read More ›
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, Tapera baru berjalan setelah 2 tahun sejak disahkan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Tapera, Yoseph Umar Hadi, menjelaskan dalam waktu 2 tahun itu pemerintah harus menyelesaikan aturan… Read More ›
Pengesahan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menuai reaksi beragam. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak keras UU tersebut. Bahkan, Apindo menyebutnya sebagai pemalakan terhadap pengusaha dan pekerja. “Uang itu bisa diambil setelah pensiun. Kalau saya bilang ini… Read More ›
Jakarta -Setiap pekerja yang menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) wajib menyetor iuran. Besarnya iuran itu nanti akan diatur dalam aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP). Ketua Pansus Undang-Undang (UU) Tapera, Yoseph Umar Hadi, menjelaskan sesuai aturan UU Tapera, proses… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 