KABAR baik bagi sektor properti dalam negeri. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui permintaan pengusaha properti agar warga negara asing (WNA) bisa memiliki properti di Indonesia. Persetujuan itu diungkapkan Staf Khusus Kepresidenan bidang komunikasi Teten Masduki. Menurutnya, permintaan pengusaha… Read More ›
tunggakan pajak
Transaksi Ritel Bakal Kena Bea Meterai
Pemerintah dan DPR akan bahas revisi UU Bea Materai mulai Juli 2015 JAKARTA. Jelang Lebaran, ada kado menarik dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang layak Anda simak. Pemerintah dan DPR akan menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) tentang Bea Meterai…. Read More ›
KKP Usulkan Delapan Sektor Usaha Dapat Fasilitas Pajak
JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merekomendasikan sektor kelautan dan perikanan mendapatkan insentif fi skal berupa fasilitas keringanan pajak (tax allowance) untuk penanaman modal dan usaha tersebut. Apalagi, fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman… Read More ›
Saham konstruksi dan semen melempem
Macetnya proyek infrastruktur pemerintah turut menekan saham infrastruktur JAKARTA. Sejak memimpin pemerintahan akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo berjanji mempercepat proyek infrastruktur. Sejumlah siasat ditempuh, mulai dari melipatgandakan belanja hingga mengundang banyak investor dari luar negeri. Nyatanya, realisasi proyek infrastruktur… Read More ›
Tekan waktu bongkar muat, importir diperiksa
JAKARTA. Perintah Presiden Joko Widodo untuk menekan waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan mulai membuat kementerian terkait gerah. Kali ini, giliran Kementerian Perdagangan (Kemdag) menyisingkan lengan dengan memeriksa importir melakukan bongkar muat di Tanjung Priok. Ini demi menganalisa… Read More ›
Wajib rupiah bakal diperlonggar
Larangan penggunaan valas membingungkan wisatawan asing JAKARTA. Kewajiban penggunaan rupiah terhadap setiap transaksi di Indonesia kemungkinan bakal diperlonggar. Kewajiban yang tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 menimbulkan kebingungan di… Read More ›
Mulai 2016, PPh Final 1% Hanya Berlaku bagi UKM Baru
JAKARTA. Pemilik usaha kecil menengah (UMK) harus bersiap membayar pajak penghasilan (PPh) lebih besar dari usaha tahun ini. Sebab Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan Dari… Read More ›
Otoritas bank pelototi praktik gesek tunai
Empat acquirer kartu kredit tersangkut kasus gesek tunai JAKARTA. Otoritas mulai menindak tegas praktik gesek tunai kartu kredit. Aksi terbaru, Bank Indonesia (BI) menunjukkan keseriusannya dengan memelototi para pelaku gesek tunai kartu kredit. Sebab, praktik gesek tunai semakin merajalela. Kekhawatiran… Read More ›
HGB naik tinggi, industri di Pulogadung gundah
Pelaku industri di Kawasan Industri Pulogadung mengeluhkan biaya perpanjangan HGB JAKARTA. Pelaku industri yang bermukim di Kawasan Industri Pulogadung mengeluhkan biaya perpanjangan kontrak hak guna bangunan (HGB). Ada sekitar tujuh atau delapan pelaku industri menyatakan keberatan dengan tingginya biaya perpanjangan… Read More ›
Belanja online tidak kena pajak tambahan lagi
Kementerian Perdagangan terus godok rancangan aturan atas Perdagangan Elektronik JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) siap memasukkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perdagangan Elektronik ke Kementerian Hukum dan HAM (Kumham), Juli nanti. Saat ini, Kemdag masih menunggu masukan dari para pebisnis situs… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 