JAKARTA – Aturan pemerintah mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak dinilai dapat mendorong penerimaan negara sebesar satu persen. Karena itu, pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan pengawasannya sehingga target tersebut dapat tercapai. Untuk optimalisasi penerimaan negara dari pajak, pemerintah menerbitkan Peraturan… Read More ›
update tax amnesty
Advokat Biasa Dilarang Bela Kasus Pajak, Warga Gugat ke MK
Jakarta – Berdasarkan aturan yang berlaku, tidak sembarang advokat bisa membela kliennya di Pengadilan Pajak. Sebab, UU menyaratkan advokat itu harus lulus sertifikasi yang diatur Menteri Keuangan. Merasa ada yang janggal, warga Tangerang, Cuaca menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan… Read More ›
Ditjen Pajak Intip Data Nasabah, Awas Kejadian 1998 Terulang
JAKARTA – Pemerintah disarankan agar lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan, dalam kerangka Automatic Exchange of Information (AEoI). Pasalnya jika tidak, menurut Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani potensi terulangnya tragedi 1998… Read More ›
RAPBN 2018, DPR Minta Penjelasan Target Pajak hingga Asumsi Makro
JAKARTA – Rapat kerja antara Komisi XI dan pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, Kepala Bappenas, dan Kepala BPS dilaksanakan untuk membahas asumsi dasar RAPBN 2018. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng dan dimulai pukul… Read More ›
PAJAK INTERNASIONAL: 70 Negara Sepakati Aturan Pencegahan Treaty Shopping
JAKARTA— Sekitar 70 negara di seluruh dunia sepakat untuk meluncurkan konvensi pajak internasional baru, untuk mencegah praktik treaty shopping yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Kesepakatan itu diraih setelah menteri-menteri dari sejumlah negara besar menandatangani pakta perjanjian pajak baru, yang diprakarsai… Read More ›
Ini Cara Agar Barang Impor Tak Kena Pajak Berlipat
Jakarta – Pemerintah telah memperbarui peraturan terkait impor barang kiriman melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 182/PMK.04/2016. Dalam peraturan tersebut peningkatan nilai barang yang mendapat pembebasan ditingkatkan dari semula US$ 50 menjadi US$ 100. Selain itu diatur juga mengenai pengenaan… Read More ›
Saldo Minimal Rp1 M Wajib Pajak, Pengusaha Ogah Menabung?
JAKARTA. Pemerintah telah merevisi batasan minimum saldo yang wajib dilaporkan Lembaga Keuangan dari yang semula Rp200 juta menjadi minimal Rp1 miliar. Namun, keputusan pemerintah itu tetap dinilai bermasalah oleh pengusaha. Sebab, aturan tersebut dikhawatirkan akan membuat pengusaha meredam aliran dananya… Read More ›
Direvisi, Saldo Nasabah yang Diintip DJP Masih Dipertanyakan
JAKARTA – Institute Development of Economic and Finance (Indef) masih mempertanyakan batas minimal saldo rekening yang dilaporkan ke Ditjen Pajak terkait penerapan pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Padahal, pemerintah telah merevisi batas minimum saldo dari Rp250 juta menjadi… Read More ›
Ekonom: Hati-Hati dengan Keterbukaan Informasi Perbankan
Jakarta: Ekonom Indef Aviliani menekankan, agar pemerintah berhati-hati dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi perbankan. Ketika tidak ada sikap kehati-hatian, maka akan muncul tragedi seperti yang terjadi pada 998. Aviliani menceritakan, seperti yang terjadi pada 1998, bahwa ada 13 bank yang… Read More ›
Kebijakan Plinplan
PEMERINTAH merevisi batasan saldo rekening minimal yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Tidak konsistennya pemerintah dalam menerapkan aturan, dinilai peneliti INDEF Eko Listiyanto menunjukkan adanya persoalan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 