JAKARTA. Pemerintah harus mewaspadai kelonggaran aturan program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kendati masih wajar, tren pencairan JHT di tengah jalan, bisa jadi bumerang di masa mendatang. Maklum, tujuan JHT ini adalah melindungi karyawan di… Read More ›
UU BPJS Ketenagakerjaan
Iuran Pensiun BPJS Ketenagakerjaan 8%, OJK: Perlu Dihitung Ulang
Jakarta -Mulai 1 Juli 2015, iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan akan ditetapkan sebesar 8%. Rinciannya 5% ditanggung pengusaha dan 3% pekerja. Namun, besaran iuran tersebut dinilai memberatkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Otoritas Jasa… Read More ›