Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak 2022 bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan sudah berakhir. Namun demikian, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu WP yang belum melaporkan SPT Tahunan 2022 hingga akhir tahun… Read More ›
Tenggat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) orang pribadi tahun 2022 tinggal empat hari lagi, yakni 31 Maret 2023. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengingatkan bahwa masyarakat yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT harus menanggung konsekuensi denda administrasi hingga masuk penjara…. Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dapat melakukan pemanggilan tersangka tindak pidana perpajakan lewat media. Bahkan, tersangka dapat dimasukan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau dikenakan red notice dalam skala internasional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.50 Tahun 2022… Read More ›
ORGANISATION for Economic Co-operation and Development (OECD) tengah mengembangkan kerangka kerja pertukaran informasi otomatis antar-negara terkait transaksi aset kripto guna menjaga transparansi dan mencegah penghindaran perpajakan global. Seperti dikutip dari siaran pers-nya, OECD menekankan pentingnya kebijakan transparansi perpajakan global baru,… Read More ›
Sumber: merdeka.com http://www.pemeriksaanpajak.com
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyatakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi akan segera berlaku. Tahun ini pihaknya sudah mengintegrasikan 19 juta NIK untuk data pajak.Mulai hari ini NIK yang sudah… Read More ›
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginformasikan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan kembali dilanjutkan dengan beberapa kebijakan lanjutan pada 2023 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu saat melakukan rapat kerja dengan Banggar DPR hari ini…. Read More ›
Syarat dan ketentuan di platform digital termasuk e-commerce akan dikenakan bea meterai Rp 10.000. Apa alasannya? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan sebagai pajak atas dokumen, salah satu objek bea meterai adalah surat perjanjian baik dalam bentuk tulisan tangan,… Read More ›
Jumlah wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau ‘tax amnesty’ jilid II mencapai 51.682 wajib pajak. Hal itu berdasarkan data per 27 Mei 2022. “Dari hari ke hari menunjukkan peningkatan sampai dengan kemarin 27 Mei kita sudah mengumpulkan,… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tak henti-hentinya mengimbau para wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela atau yang dikenal tax amnesty jilid II. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, hingga saat ini bahkan sudah ada sebanyak… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 