JAKARTA (Pos Kota) – Aliansi Buruh se-Jabatabek meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan UU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. “Upaya meningkatkan pemasukan negara adalah dengan memperbaiki ekonomi, bukan dengan mengampuni pengusaha-pengusaga besar yang selama ini menghindari pajak,” tegas Presiden Konfederasi… Read More ›
WP
MPR: Jangan Sampai Masyarakat Salah Kaprah Tentang Tax Amnesty
RMOL. MPR meminta pemerintah untuk meluruskan pandangan masyarakat yang salah tentang pemberlakukan UU 11/2016 tentang pengampunan pajak (tax amnesty) sekaligus melaksanakan sosialisasinya dengan cara baik dan benar. “Jangan sampai menimbulkan kekhawatiran di masyarakat seperti yang terjadi selama ini,” ujar… Read More ›
Sosialisasi Tax Amnesty Dinilai Perlu Diperbaiki
REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahyudin menyebutkan tidak ada yang salah dari penerapan tax amnesty. Menurutnya yang harus diperbaiki adalah cara menyosialisasikan pengampunan pajak tersebut. Akibat cara yang sosialisasi yang keliru, banyak pemahaman masyarakat yang salah… Read More ›
JK: Perlu Pendekatan Agar Pengusaha Besar Ikut Tax Amnesty
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya para pengusaha besar untuk mengikuti program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Karena itu, menurut dia, diperlukan langkah sosialisasi yang lebih jelas serta langkah pendekatan terhadap para pengusaha besar tersebut. “Sosialisasi… Read More ›
DPR : Pengampunan Pajak Jangan Sampai Meresahkan Masyarakat
JAKARTA,WOL – Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty jangan sampai meresahkan masyarakat kalangan bawah. Pemerintah seharusnya fokus pada konglomerat yang memarkirkan dananya di luar negeri agar dapat dikembalikan… Read More ›
Presiden Tegaskan Tax Amnesty Prioritaskan Wajib Pajak Skala Besar
Presiden Joko Widodo memastikan, masyarakat akar rumput sama sekali tidak mempermasalahkan kebijakan tax amnesty, karena kebijakan ini tidak berlaku bagi petani, nelayan dan pensiunan pegawai. Presiden Joko Widodo menyayangkan munculnya polemik dari beberapa kalangan yang juga muncul di media sosial terkait… Read More ›
Pemerintah Akhirnya Perlonggar Aturan Tax Amnesty
VIVA.co.id – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteady, Senin 29 Agustus 2016, menandatangani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dikutip dari situs resmi Sekretariat Presiden (setkab.go.id), Selasa… Read More ›
Ketahui, Ini Wajib Pajak yang Tidak Perlu Ikut Tax Amnesty
VIVA.co.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru untuk menjawab keresahan masyarakat terkait tax amnesty. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2016 itu berisi tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampuanan Pajak atau tax amnesty. Ditandatangani… Read More ›
Jokowi: Nelayan, Petani, dan Pensiunan, Sudahlah Enggak Usah Ikut “Tax Amnesty”
TRIBUNJAMBI.COM, TANGERANG – Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai penolakan sebagian masyarakat atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty). Presiden menegaskan, regulasi tersebut pada prinsipnya menyasar wajib pajak skala besar, terutama yang menaruh uangnya… Read More ›
Pemberontakan Wajib Pajak
MINGSLEI! Yang dipromosikan Presiden Joko Widodo sejak awal sasaran tax amnesty (TA) adalah dana warga negara Indonesia (WNI) yang ditempatkan di negara tax haven: di Singapore Rp 4.000 triliun. Lainnya di Swiss, Dubai, Lexemburg, Hongkong, Virgin Island, Panama, dan seterusnya… Read More ›