JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk segera merombak 12 aturan perpajakan demi mengejar target penerimaan pajak sulit terwujud. Soalnya, hingga saat ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih membahas dan mengkaji aturan-aturan tersebut. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengungkapkan,… Read More ›
Month: Maret 2015
Rapat di Luar Kantor dibatasi, Anggaran Hemat Rp 16 Triliun
JAKARTA. Pemerintah memperketat penggunaan anggaran tahun ini. Pos anggaran untuk konsinyering, perjalanan dinas, dan rapat di luar kota atau hotel dipangkas. Komitmen penghematan dari rapat, konsinyering, dan perjalanan dinas ini bisa mencapai Rp 16 triliun. Menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan… Read More ›
Peraturan ketat, bisnis alkohol ilegal meruyak
JAKARTA. Pemerintah mengetatkan aturan penjualan minuman keras. Setelah Kementerian Perdagangan melarang penjualan minuman beralkohol di mini market, kini giliran Kementerian Keuangan yang mengetatkan penjualan miras melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 32/2015. Beleid itu menyebut, untuk mendapatkan Nomor Pokok… Read More ›
DEWA Optimis Naikkan Produksi
JAKARTA. PT Darma Henwa Tbk (DEWA) menargetkan laba bersih US$ 1,2 juta tahun ini. Target ini lebih tinggi dari proyeksi laba tahun 2014 sebesar US$ 1 juta. Presiden Direktur Darma Henwa, Wachyudi Martiono mengatakan, target peningkatan laba bersih seiring dengan… Read More ›
Sang Pembunuh Tren Bullish di Bursa itu Bernama Bea Materai
Saya teringat kata bijak Sherlock Holmes. “When ou have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth” Saya teringat, karena bagi orang charting seperti Elliot Wave biasanya pedoman itu yang dipakai. Tapi saya tidak akan membahas Wave…. Read More ›
Industri migas & tambang ramai-ramai tolak L/C
JAKARTA. Kementerian Perdagangan pada 1 April 2015 siap menerapkan cara pembayaran latter of credit (L/C) pada barang ekspor minyak dan gas bumi (migas) dan tambang. Atas aturan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pengusaha menolak kewajiban LC… Read More ›
Sebanyak 23 BUMN Jadi Pemungut Pajak
JAKARTA. Pemerintah menunjuk 23 perusahaan milik negara atau BUMN sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.03/2015 tentang Penunjukkan Badan Usaha tertentu untuk Memungut,… Read More ›
Genjot Pajak, Kebijakan Sunset Policy Jilid II Segera Terbit
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro akan menerbitkan kebijakan Sunset Policy jilid II. Kebijakan ini dilakukan untuk menggenjot penerimaan pajak pemerintah. “Sekarang sunset policy ini sifatnya mandatory (wajib), kalau 2008 dulu itu voluntary. 2015 ini juga merupakan tahun pembinaan untuk wajib pajak. Mereka harus memperbaiki… Read More ›
Belanja di Atas Rp250.000 Kena Bea Materai Rp3.000
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membeberkan, selama ini pemungutan bea materai tidak berjalan baik. Biasanya pengenaan bea materai hanya digunakan saat hendak membuat surat pernyataan. Padahal dokumen yang berkaitan dengan uang harus ada materai, contohnya saja untuk transaksi berbelanja…. Read More ›
Sebanyak 23 BUMN Jadi Pemungut Pajak
JAKARTA. Pemerintah menunjuk 23 perusahaan milik negara atau BUMN sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.03/2015 tentang Penunjukkan Badan Usaha tertentu untuk Memungut, Menyetor… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 