Sebanyak 23 BUMN Jadi Pemungut Pajak

9JAKARTA. Pemerintah menunjuk 23 perusahaan milik negara atau BUMN sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.03/2015 tentang Penunjukkan Badan Usaha tertentu untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, yang diterbitkan pada 4 Maret 2015 lalu.

Beleid yang ditandatangani Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro itu menyebutkan, BUMN yang tengah di restrukturisasi dan melakukan pergantian nama, mereka tetap berkewajiban memungut PPN dan PPnBM.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mempermudah pemungutan PPN dan PPnBM atas penyerahan barang dan jasa kena pajak. “Artinya badan usaha ini benar-benar diminta menata dan melaksanakan aturan itu,” kata dia, kemarin (26/3).

Kewajiban ini berlaku pada 1 April 2014. Adapun dua jenis pajak itu dipungut dari penyerahan barang atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang menjadi rekanan perusahaan BUMN.

Meski begitu, pemungutan PPN dan PPnBM oleh BUMN dikecualikan untuk: Pertama, pembayaran yang jumlahnya maksimal Rp 10 juta, termasuk PPN atau PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang tidak terpecah-pecah. Kedua, pembayaran atas penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dalam UU mendapatkan fasilitas Pembebasan PPN.

Ketiga, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina. Keempat, pembayaran rekening telepon. Kelima, pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

Keenam, pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan jasa yang menurut Undang-Undang tidak dikenai PPN dan PPnBM.

Direktur Executif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, aturan tersebut pernah dicabut karena banyak pengusaha kena pajak yang menjadi rekanan pemungut tidak patuh. “Proses pemungutan PPN dan PPnBM memperlambat rekanan mendapatkan hak mendapat restitusi,” ujarnya. Padahal, melalui pengisian SPT PPn sendiri, hanya butuh waktu sebulan.

 

Daftar Perusahaan Plat Merah Pemungut PPN dan PPnBM

Badan usaha yang bergerak di bidang pupuk, yang telah dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah :
1. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
2. PT Petrokimia Gresik
3. PT Pupuk Kujang
4. PT Pupuk Kalimantan Timur
5. PT Pupuk Iskandar Muda
Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara :
1. PT Telekomunikasi Selular
2. PT Indonesia Power
3. PT Pembangkitan Jawa – Bali
4. PT Semen Padang
5. PT Semen Tonasa
6. PT Elnusa Tbk
7. PT Krakatau Wajatama
8. PT Rajawali Nusindo
9. PT Wijaya Karya Beton Tbk
10. PT Kimia Farma Apotek
11. PT Badak Natural Gas Liquefaction
12. PT Kimia Farma Trading & Distribution
13. PT Tambang Timah
14. PT Terminal Petikemas Surabaya
15. PT Indonesia Comnets Plus
16. Bank Syariah Mandiri
17. Bank BRI Syariah
18. Bank BNI Syariah

Sumber : Kementerian Keuangan

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: