Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta menjamin terlaksananya pelayanan perpajakan yang prima kepada masyarakat oleh setiap unit kerja DJP, khususnya pelayanan sehubungan dengan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT Tahunan PPh Badan) Tahun Pajak… Read More ›
Day: 24 April 2015
Pembelian BBM Kapal Asing Bebas PPN
JAKARTA. Perusahaan kapal angkutan laut asing di Indonesia kini bisa menikmati insentif pajak khusus. Sebab, Presiden Joko Widodo telah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus untuk kapal asing. Insentif pajak itu tertuang dalam Peraturan… Read More ›
Wajib Registrasi IMEI di Ponsel Menuai Pro Kontra
Beberapa operator tidak setuju, adapun Smartfren setuju lantaran bisa mendeteksi laju bisnis JAKARTA. Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengharuskan ponsel ada registrasi international mobile equipment identity (IMEI) mendapat tanggapan beragam. Namun, operator seluler yang masih mempertanyakan tujuan pemerintah mewajibkan… Read More ›
Sunset Policy Saja Dulu
Masalah pengampunan pajak (tax amnesty) telah menjadi perbincangan dalam hari-hari ini. Dalam situasi dan realitas sekarang, penulis berpendapat sebaiknya pelaksanaan tax amnesty tidak perlu dipaksakan dan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kesuksesan pelaksanaan sunset policy. Sebab, ide pengampunan pajak memiliki beberapa… Read More ›
Diperiksa enam jam, Hadi Ditanyai Saham
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Pajak sekaligus mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo dan Bank Central Asia (BCA) Tbk. Dalam pemeriksaan kemarin (23/4), Hadi diperiksa selama enam jam…. Read More ›
Bidang usaha penerima tax allowance diperluas
JAKARTA. Pemerintah memperluas bidang usaha yang bisa menerima fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu (tax allowance). Perluasan cakupan sektor industri ini diharapkan bisa menjaring investasi lebih banyak. Dalam Peraturan Pemerintah (PP)… Read More ›
DPR setuju pajak bagi e-Commerce
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pengaturan perdagangan elektronik atau e-commerce. Beberapa poin yang menjadi perhatian DPR ialah mengenai pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce dan media pembayaran yang akan digunakan. Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, pajak transaksi e-commerce dibutuhkan lantaran fasilitas infrastruktur… Read More ›
PNS Bisa Beli Rumah dengan Uang Muka 1 Persen
JAKARTA – Pengadaan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sering terkendala beberapa faktor, antara lain kebijakan pemerintah. Untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah mengintervensinya dengan mengubah beberapa kebijakan. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat… Read More ›
Rumah Mewah Kena Tambahan Pajak, Saham Properti Bisa Tertekan
Jakarta -Pemerintah bakal memberlakukan pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) atas properti mewah yang nilainya minimal Rp 2 miliar. Aturan tersebut akan membuat saham-saham properti meredup di tahun ini. Head of Equity Research Mandiri Sekuritas John Rachmat mengatakan, pemerintah perlu… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 