Sunset Policy Saja Dulu

5

Masalah pengampunan pajak (tax amnesty) telah menjadi perbincangan dalam hari-hari ini. Dalam situasi dan realitas sekarang, penulis berpendapat sebaiknya pelaksanaan tax amnesty tidak perlu dipaksakan dan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kesuksesan pelaksanaan sunset policy.

Sebab, ide pengampunan pajak memiliki beberapa kendala. Pertama, peraturan perpajakan yang mengatur pengampunan pajak hanya dapat mengatur dan menjamin bahwa atas penghasilan yang dilaporkan untuk mendapatkan pengampunan pajak tidak akan diusut asal-usul penghasilannya dan/atau dibebaskan dari pengusutan fiskal.

Kedua, tidak adanya jaminan bahwa pengampunan kesalahan yang diajukan pengampunan yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak akan diusut secara pidana terkait asal-usul penghasilannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran digunakan untuk tujuan lain, termasuk untuk pengusutan pidana oleh pihak instansi yang berwenang.

Kendala di atas itu juga mendasari pemberian keringanan pajak dalam bentuk sunset policy dengan mendasar pada pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sunset policy dilaksanakan dengan hanya terbatas dengan pembebasan sanksi administrasi perpajakan.

Namun, apabila pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan tax amnesty, beberapa hal berikut ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

Pertama, perlu ditempuh pendekatan untuk mendapatkan kesepahaman dalam tindak operasional pelaksanaan di antara para aparat fungsional penyidik negara yang lain. Kesepahaman tersebut bertujuan agar tercipta keselarasan kerja/koordinasi di lapangan. Tax amnesty adalah untuk bujukan moral agar wajib pajak mau membuka potensi yang tersimpan atau disembunyikan selama ini. Tanpa kesepahaman, tax amnesty dikhawatirkan tidak efektif dalam perspektif penunjang pengamanan penerimaan pajak.

Namun, apabila pemerintah tetap akan memberikan tax amnesty, terdapat dua opsi. Pertama, mengatur tax amnesty di UU KUP. Alasannya adalah tax amnesty merupakan cakupan UU KUP. Hal yang semacam dengan tax amnesty adalah penghentian penyidikan terhadap wajib pajak melalui mekanisme yang didasarkan pada pasal 44B UU KUP.

Alasan kedua, mengatur pemberian tax amnesty dalam UU tersendiri. Agar pelaksanaan tax amnesty berjalan efektif, perlu perlindungan terhadap wajib pajak bahwa atas keterbukaan melaporkan penyimpangan pembayaran pajak yang diberikan pengampunan juga tidak akan diusut atas asal-usul penghasilan yang telah diberi pengampunan.

Hal ini perlu perhatian besar, lantaran para penegak hukum instansi lain dapat tidak mengindahkan sifat lex specialist dari UU perpajakan. Dengan mendasarkan tax amnesty pada undang-undang sendiri, semua pihak harus tunduk dan mematuhinya.

Tax amnesty yang berbeda

Tax amnesty pernah dilakukan pada tahun 1984 dan diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984. Bentuknya pengampunan pajak-pajak yang belum pernah dipungut atau belum sepenuhnya dipungut berdasarkan beberapa peraturan yang berbeda, digabung menjadi satu undang-undang yang baru. Beberapa jenis pajak digabung pengaturannya dalam UU PPH.

Tax amnesty di negara lain tentu memiliki banyak perbedaan dengan yang dapat diberlakukan pemerintah. Ada banyak perbedaan sistem hukum, situasi sosial, situasi politik, dan masalah budaya. Kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman negara lain, namun secara bersamaan juga harus muncul kesadaran bahwa tax amnesty yang kita maksud adalah berbeda.

Jika wacana tax amnesty dan sunset policy dipersandingkan, kebijakan untuk memberikan sunset policy dapat terganggu. Sebab, bisa saja publik lebih memilih menunggu pemberian tax amnesty, sehingga kurang memanfaatkan sunset policy. Padahal pemberian tax amnesty tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat karena memerlukan kajian yang mendalam dan kehati-hatian. Sedangkan sunset policy relatif lebih siap untuk dilakukan.

Karena itu, pemerintah harus mengambil keputusan dan semua kalangann berkewajiban moral memberikan masukan. Sudah saatnya publik mendapat sosialisasi dari kebijakan pemerintah yang dapat menjadi dasar hukum bagi penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi perpajakan.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: