JAKARTA — Kendati sebelumnya optimistis mengandalkan reinventing policy untuk mengamankan target peneriman pajak tahun ini, sekarang otoritas pajak mengaku tetap membutuhkan kebijakan tambahan lewat tax amnesty. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan tahun ini minimal penerimaan pajak (termasuk PPh migas) sebesar 92% dari… Read More ›
Month: Juni 2015
Ditjen Pajak Canangkan Tahun Engagement Pajak
JAKARTA–Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan periode 2015 sebagai tahun engagement (pengikatan) pajak dengan Wajib Pajak Perorangan dan Badan. Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan pihaknya akan membuat langkah langkah sosialisasi perpajakan yang berbeda dengan sebelumnya. “Direktorat berencana membuat pajak sebagai… Read More ›
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Masih Melambat
JAKARTA – Pertumbuhan penerimaan pajak (minus PPh migas) posisi akhir Mei 2015 masih melambat di level 3,14% jauh di bawah periode yang sama tahun lalu 13,54%. Pertumbuhan PPh nonmigas 10,59% – masih jauh dari pertumbuhan alamiahnya tidak bisa mengompensasi penurunan… Read More ›
BEA KELUAR (BK), Shortfall Penerimaan Mengintai
JAKARTA – Target penerimaan dari pos bea keluar (BK) sesuai APBNP 2015 Rp12,05 triliun dipastikan tidak akan tercapai jika harga komoditas crude palm oil (CPO) tidak menunjukan adanya perbaikan di pertengahan hingga akhir tahun ini. Direktur Penerimaan, Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC)… Read More ›
PENGAMPUNAN PAJAK: Kejagung Minta Pemerintah Kaji Kembali Gagasan Tax Amnesty Bagi Koruptor
JAKARTA-Kejaksaan Agung meminta pemerintah mengkaji kembali gagasan untuk menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada pelaku korupsi. Menanggapi wacana tax amnesty tersebut, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto berharap pemerintah kembali mempertimbangkan penerapannya, mengingat tidak sedikit pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan dananya… Read More ›
Lima Wajib Pajak Akui Gunakan Faktur Fiktif
Bisnis.com, BEKASI–Lima wajib pajak pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (FPTBTS) atau faktur pajak fiktif akan membayar kekurangan pembayaran senilai Rp27,5 miliar. Kelima wajib pajak tersebut berada di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II. Para wajib pajak… Read More ›
Daripada Mengejar Rakyat Biasa, Baiknya Jokowi-JK Buru Pajak Raksasa Model Nestle dan Astra
Saat ini, di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, penerimaan negara anjlok: dari yang biasanya 20-25 persen menjadi 13 persen. Kondisi ini membuat Indonesia mudah digoyang pasar. Demikian disampaikan ekonom senior yang juga Chairman DW & Partners, Dradjad H Wibowo. Menurut… Read More ›
Kasus Faktur Pajak Fiktif Di Jabar, Negara Rugi Rp 467 Miliar
Bisnis.com, JAKARTA – Negara ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp467 miliar dari praktek curang penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh oknum petugas pajak dan ratusan wajib pajak di Bekasi, Jawa Barat. “Kerugian negara ini terjadi sejak tahun 2010 hingga Juni… Read More ›
Aneh, Warga Sumenep Tak Bayar Pajak tapi Ada Bukti Lunas
Forum Mahasiswa Kepulauan Madura (FP-MK) menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan korupsi di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Koordinator FP-MK, Asip Irama pun menceritakan, masa kampanye Pilkada Kabupaten Sumenep pada 2010 lalu, calon bupati Busyro Karim yang berpasangan dengan Sungkono Sidik… Read More ›
PPh Pasal 22 Hunian Sangat Mewah, Peraturan Dirjen Pajak Segera Direvisi
Bisnis.com, JAKARTA – Belum genap sebulan ditetapkan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah akan direvisi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan revisi yang dilakukan terkait ketentuan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 