JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah mengubah aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Awalnya JHT bisa dicairkan seluruhnya setelah kepesertaan pekerja mencapai 5 tahun 1 bulan. Dengan aturan baru, peserta baru bisa dicairkan seluruhnya pada saat pekerja/eks pekerja bersangkutan berusia 56… Read More ›
Month: Juli 2015
Pemerintah Berencana Naikkan Iuran Pensiun BPJS 1 Persen Tiap 3 Tahun
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap tiga tahun sekali mengenai besaran iuran pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran tersebut akan dinaikkan bertahap tergantung pada kondisi perekonomian nasional. “Nanti ada pertimbangan lagi setiap tiga tahun akan dinaikkan lagi 1 persen… Read More ›
Selain JHT, Ini Program BPJS Ketenagakerjaan yang Berubah
JAKARTA, KOMPAS.com — Selain program jaminan hari tua (JHT), sejumlah program yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengalami perubahan mekanisme. Menurut Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Cholik, dua program yang mengalami perubahan itu adalah jaminan kecelakaan kerja (JKK)… Read More ›
Pencairan JHT Jadi 10 Tahun, Sejumlah Pekerja Protes
JAKARTA, KOMPAS.com – Perubahan mekanisme pemberian manfaat salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), mulai 1 Juli 2015 sudah memakan korban. Sejumlah pekerja melakukan aksi protes di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar di Jl… Read More ›
Dirut BPJS: Pencairan JHT Jadi 10 Tahun Agar Hari Tua Pekerja Lebih Baik
JAKARTA, KOMPAS.com – Perubahan mekanisme pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang menjadi bisa diambil setelah 10 tahun sebenarnya justru menguntungkan bagi para pakerja. Menurut Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya, prinsip JHT adalah tabungan untuk… Read More ›
Emiten-emiten yang terciprat beleid wajib rupiah
JAKARTA. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS meresahkan banyak kalangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia (BI) merilis aturan yang membatasi transaksi valuta asing (valas) di dalam negeri. Mengacu Peraturan BI (PBI) No 17/3/PBI/2015, setiap transaksi di wilayah Indonesia (NKRI)… Read More ›
Setoran Pajak Semester I Meningkat 3,85%
JAKARTA. Data sementara yang dikeluarkan pemerintah menyatakan, peneriman negara semester pertama tahun ini mencapai Rp 697,4 triliun atau 39,56% dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Sektor pajak menyumbang penerimaan terbesar yakni Rp 477 triliun, naik… Read More ›
Belanja Ritel Tidak Kena Bea Meterai
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan, bea meterai tidak akan dikenakan terhadap alat bukti transaksi belanja ritel. Aturan itu akan dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan… Read More ›
APBI Bersiap Gugat PPh Ekspor ke MA
JAKARTA. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.10/2015 atas pungutan pajak penghasilan atas ekspor nampaknya bakal berbuntut panjang. Pengusaha tambang batubara yang terkena pajak penghasilan (PPh) sebesar 1,5% dari nilai ekspor, siap mengajukan uji materi atawa judial review ke Mahkamah Agung… Read More ›
Palu Godam bagi Pengusaha Tambang
JAKARTA. Kepala pengusaha pertambangan bisa jadi bakal pusing tujuh keliling. Sebab, selain menyiapkan kenaikan tarif royalti pertambangan dan membatasi produksi, kini pemerintah akan memungut pajak penghasilan (PPh) ekspor hasil pertambangan. Pungutan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.10/2015… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 