Palu Godam bagi Pengusaha Tambang

7JAKARTA. Kepala pengusaha pertambangan bisa jadi bakal pusing tujuh keliling. Sebab, selain menyiapkan kenaikan tarif royalti pertambangan dan membatasi produksi, kini pemerintah akan memungut pajak penghasilan (PPh) ekspor hasil pertambangan.

Pungutan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.10/2015 yang terbit Juni lalu. Pasal 2 ayat 1a poin 2 beleid ini akan memungut PPh final pasal 22, sebesar 1,5% dari nilai ekspor batubara, mineral logam, dan mineral non logam. Pungutan ini berlaku mulai 9 Agustus 2015.

Penerapan pajak ekspor hasil pertambangan itu bertujuan mempertebal pundi-pundi negara. Maklum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 menetapkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp 31,68 triliun, naik 51,8% dari realisasi PNBP 2014 senilai Rp 20,86 triliun.

Pungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% ini bak palu godam bagi pengusaha tambang, utamanya penambang batubara. Sebab bisnis batubara saat ini sedang mati kutu. Harga jual batubara jatuh, biaya produksi membengkak, sementara permintaan lesu.

Bahkan, pengusaha batubara, misalnya, mulai memangkas produksi. Ekawahyu Kasih, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mengaku pesimistis target produksi batubara 425 juta ton tahun ini bisa tercapai.

Di sisi lain, mereka memikul berbagai pungutan dan menghadapi ketatnya regulasi. “Ini menjadi tambahan ongkos pengusaha yang sedang masuk masa sulit,” kata Pandu P. Sjahrir, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia kepada KONTAN, kemarin.

Pengusaha menilai, beleid ini sekadar mengganti istilah dari bea keluar menjadi PPh pasal 22 ekspor. Asal tahu saja, beleid bea keluar itu digugat pengusaha dan dibatalkan Makhamah Agung. Dus, “Kami berharap pemerintah meninjau pungutan 1,5% itu,” tegas Pandu.

Waskito Tanuwijoyo, General Manager Exploration PT Bhakti Coal Resources menilai beleid ini sebagai pajak berganda. Sebab, selain membayar 1,5% untuk ekspor, mereka membayar pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 25%. “Ini makin menyulitkan,” kata dia.

Ia memahami, pemerintah memiliki target penerimaan pajak sangat tinggi, sehingga seluruh tarif pajak dinaikkan. Namun dia berharap, pemerintah tidak kalap mengejar target dan mengabaikan kondisi yang dihadapi pebisnis.

Toh, pemerintah tak bergeming. Adhi Wibowo, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, aturan ini telah dibahas dengan Kementerian Keuangan. “Ini tak memberatkan pengusaha tambang,” tandasnya.

Berbagai Pungutan dan Kewajiban di Pertambangan

  1. Tarif royalti bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) 3%, 5%, dan 7% dari harga jual, sesuai dengan golongan kalori batubara yang dihasilkan. Rencana kenaikan untuk kalori sedang dan tinggi, dari 3% ke 5% dan 7% ke 9%.
  2. Tarif royalty bijih nikel 5% dari harga jual. Rencananya, bahkan akan dinaikkan menjadi 10%.
  3. Sesuai peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Pengunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia, transaksi ekspor mineral dan batubara harus menggunakan mata uang rupiah.
  4. Pemerintah mewajibkan status clean and clear (CnC) sebagai syarat izin usaha pertambangan (IUP) untuk timah sebagai syarat mendapatkan rekomendasi izin ekspor.
  5. Sebagai upaya penertiban ekspor batubara, pemerintah juga mewajibkan para pengusaha menjadi Eksportir Terdaftar (ET) batubara. Ada empat syarat bagi perusahaan untuk mendapatkan sertifikat ET-Batubara. Yakni, dokumen IUP operasi produksi yang bersetifikat clean and clear (CnC) asal produknya, nomor pokok wajib pajak (NPWP), tanda daftar perusahaan (TDP), serta adanya surat rekomendasi ET dari Kementerian ESDM.
  6. Pemerintah berencana membatasi produksi batubara tiap perusahaan.

Beberapa poin penting Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 107/PMK.010/2015 tentang perubahan ke-empat atas PMK No 154/PMK 03/2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegoatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Pasal 2 ayat (1a) butir 2 berisi :

Atas pungutan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai, atas eksportir kecuali wajib pajak pemegang perjanjian kerjasam pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK), dengan tarif sebesar 1,5% dari nilai ekspor sesuai di Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Pasal 4 ayat (2a)

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.

 Sumber : Riset KONTAN

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: