JAKARTA. Kementeian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ekspor mutiara. Langkah ini merupakan upaya penertiban kepada eksportir mutiara yang kerap melakukan ekspor mutiara secara ielgal sehingga merugikan negara dalam jumlah yang besar. Menteri Kelautan dan Perikanan… Read More ›
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menarik areal tambang batubara seluas 15.130 hektare dari perusahaan batubara. Penarikan lahan in merupakan hasil penandatanganan amendemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di 12 perusahaan. Amendemen tersebut sudah diteken pada… Read More ›
Investor swasta boleh berinvestasi dalam pembangunan pipa, tapi distributornya BUMN/BUMD JAKARTA. Pemerintah membatasi ruang gerak swasta dalam bisnis sistem penyediaan air minum (SPAM). Ke depan, swasta hanya boleh berinvestasi dalam penyediaan dan pengolahan air baku dan pembangunan jaringan distribusi. Sedangkan… Read More ›
JAKARTA. Insentif tax holiday sepi peminat. Sebab sepanjang tahun 2015 fasilitas tax holiday baru diberikan kepada satu perusahaan. Padahal insentif ini digembargemborkan bisa mengerek investasi baru di Indonesia selama 2015. Sementara fasilitas tax allowance diberikan kepada 16 perusahaan. Kepala Subdirektorat… Read More ›
JAKARTA. Pengembang properti langsung tancap gas begitu pemerintah mengerek harga jual rumah susun milik (rusunami) yang bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi Rp 250 juta per unit. Apalagi beleid yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 269/PMK.10/2015 mulai berlaku… Read More ›
JAKARTA. Harga daging ayam yang saat ini terbang tinggi di pasar ternyata tak sesuai dengan ekspektasi peternak ayam rakyat. Sebab, lonjakan harga daging ayam terjadi karena efek domino kenaikan harga pakan dan bibit ayam atau day old chicken (DOC). Peternak… Read More ›
JAKARTA. Pemerintah meloloskan 24 perusahaan masuk jalur hijau. Ini artinya : 24 perusahaan tersebut mendapat kemudahan impor barang pendukung investasi di Indonesia. Jalur hijau diberikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan tujuan untuk… Read More ›
Jakarta. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121/2015 tentang pengusahaan sumber daya air. Lewat beleid ini, pemerintah memperketat pengawasan pengusahaan air, khususnya air tanah di Indonesia. Salah satu pengawasannya, tiap perusahaan pengguna air tanah wajib melaporkan penggunaannya tiap bulan…. Read More ›
Jakarta. Lagi-lagi produksi pertanian Indonesia bakal terganjal cuaca. Setelah kemarau panjang atau El Nino melanda di tahun lalu, tahun ini curah hujan dengan intensitas tinggi atau La Nina, berganti akan menghampiri. Kementerian Pertanian (Kemtan) mengaku akan terus siaga mengantisipasi komoditas… Read More ›
Pemerintah membatasi peran swasta dalam pengusahaan sistem penyediaan air minum. Pembatasan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pada dasarnya, beleid ini menyebutkan penyelenggaraan SPAM harus dilakukan oleh Badan Usaha Milik… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 