Month: Februari 2016

KPK & KPPU Siap Pelototi Sektor Pangan

SEKTOR pangan termasuk sektor yang paling rentan korupsi. Peluang korupsinya dimulai ketika dibuka jalinan kerja sama dengan rekanan. Misalnya dalam pengadaan pupuk dan lain-lain. Nah, sebagai upaya mewujudkan tata kelola komoditas pangan yang lebih baik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan… Read More ›

Kemdag Kembali Menunda Minyak Goreng Wajib Kemasan

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemdag) kembali menunda pemberlakuan minyak goreng wajib kemasan. Dengan penundaan ini, minyak goreng curah masih boleh beredar di pasaran. Penundaan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 09/M-DAG/PER/2/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014… Read More ›

Pemerintah Menyusun Aturan Pengurangan PNS

JAKARTA – Pemerintah sepertinya semakin serius untuk mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Untuk menrealisasikannya, kini pemerintah tengah menyusun payung hukum dan skema pengurangan PNS. Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)… Read More ›

DPR Minta Kebijakan Bebas Visa Dievaluasi

JAKARTA – Rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kebijakan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan. Bagi wisatawan asing belum maksimal memberikan manfaat. Sebaliknya, kebijakan bebas visa berpotensi lebih merugikan negara. DPR meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ini. Anggota Komisi I DPR… Read More ›

Mudahnya Sistem MPN G2

Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) saat ini tengah digencarkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tanggal 10 Februari 2014, pemerintah telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan MPN G2 ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor: 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem… Read More ›

Kerugian Negara dari 3.966 IUP Rp 39 Triliun

JAKARTA – Bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 3.966 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dan mineral bermasalah. Izin-izin itu menyalahi aturan sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Jumlah itu, dari hasil penelusuran… Read More ›