Kemdag Kembali Menunda Minyak Goreng Wajib Kemasan

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemdag) kembali menunda pemberlakuan minyak goreng wajib kemasan. Dengan penundaan ini, minyak goreng curah masih boleh beredar di pasaran.

Penundaan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 09/M-DAG/PER/2/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan. Menteri Perdagangan Thomas Lembong menandatangani peraturan tersebut pada 5 Februari 2016 lalu.

Berdasarkan beleid itu, produsen, pengemas, dan pelaku usaha harus memperdagangkan minyak goreng kemasan yang berbahan baku sawit mulai 1 April 2017, serta yang berbahan baku nabati lainnya mulai 1 Januari 2018.

Namun, khusus produsen skala usaha kecil menengah (UKM) atau rumah tangga ada pengecualian. Mereka wajib memenuhi ketentuan mulai 1 Januari 2019.

Sekadar mengingatkan, Kemdag sebelumnya juga sudah menunda pemberlakuan minyak goreng wajib kemasan melalui Permendag Nomor 21/M-DAG/PER/3/2015. Menurut aturan itu, seharusnya pelaku usaha tidak boleh lagi menjual minyak goreng curah berbahan baku sawit mulai 27 Maret 2016, yang berbahan baku nabati lainnya mulai 1 Januari 2017,serta skala UKM mulai Januari 2018.

Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemdag, Robert James Bintaryo mengatakan, keputusan menunda pemberlakuan wajib minyak goreng kemasan ini karena produsen belum siap. Bila dipaksakan berpotensi menimbulkan chaos yang tidak perlu. “Secara khusus di luar Jawa itu belum siap,” ujarnya kepada KONTAN.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, menyambut baik kebijakan ini. Sahat bilang, agar semua produsen minyak goreng curah beralih menjadi kemasan, butuh investasi sekitar Rp 3,2 triliun. Investasi itu dibutuhkan untuk membangun 3.000 unit pabrik pengemasan. Saat ini, baru ada 180 pabrik kemasan dengan kapasitas produksi 14 liter per menit.

Supaya produsen minyak goreng curah mau menggelontorkan investasi sebesar itu, ia meminta pemerintah memberikan subsidi dengan menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) 10% selama tiga tahun pertama. “Bila pemerintah menghapus PPN tiga tahun saja, harga minyak goreng kemasan itu akan sama dengan harga minyak goreng curah,” ujarnya, Selasa (16/2).

Menurut Sahat, saat ini ada 45 perusahaan minyak goreng dengan jumlah pabrik 82 unit di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu baru 15 perusahaan mulai menyiapkan pembangunan pabrik pengemasan.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: