JAKARTA – Rencana pemerintah meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak selama ini terhalang oleh terbatasnya kapasitas sistem teknologi informasi (TI) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan sistem pemeriksaan pajak. ”Kita akan buat skenario (perbaikan),… Read More ›
Day: 27 April 2016
Pengembangan Modal Ventura Perlu Insentif Pajak
JAKARTA – Total nilai industri modal ventura dinilai masih kecil sehingga membutuhkan insentif pajak lebih banyak dari pemerintah. Modal ventura dinilai berpotensi menjadi pendonor utama kemunculan perusahaan rintisan (start-up) lokal baru yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses pembiayaan, terutama… Read More ›
Petugas Pajak Dibunuh, Pemerintah Perlu Rekonsiliasi Data
JAKARTA – Kasus pembunuhan juru sita pajak di Gunungsitoli dinilai oleh para pengusaha lantaran petugas dari KPP Pratama Sibolga tersebut menagih tidak sebanding dengan aset bahkan omzet mereka. Akibatnya, sejumlah pengusaha ada yang merugi dan bangkrut. Selain itu ada yang… Read More ›
Tingkatkan Jumlah Wajib Pajak, Jokowi: Perluas Tax Base
Jakarta– Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk memperluas tax base basis pajak untuk menjaring lebih banyak wajib pajak di Tanah Air. Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)… Read More ›
Pajak Cuma-cuma Tak Fair untuk E-Commerce Lokal
Jakarta – William Tanuwijaya, CEO, pendiri Tokopedia, dan salah satu Dewan Pengawas idEA, mengungkapkan, selama ini, sebagai salah satu pelopor industri e-commerce lokal di Tanah Air yang sedang berkembang, Tokopedia dan pelaku industri lainnya sebenarnya tidak pernah meminta adanya insentif… Read More ›
Pebisnis E-Commerce Tolak Pajak Cuma-Cuma
Jakarta – Para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) menolak wacana pemerintah yang berniat untuk menerapkan aturan pajak cuma-cuma bagi pelaku bisnis e-commerce dengan model tertentu. Jika tetap dipaksakan, pemberlakuan pajak tersebut diyakini akan memberatkan pelaku bisnis… Read More ›
TAX AMNESTY BUKTI NEGARA TUNDUK PADA KORUPTOR
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyayangkan keputusan pemerintah memperbolehkan pelaku korupsi memanfaatkan fasilitas. Dalam beberapa kali pertemuan DPR dan pemerintah sepertinya akan tetap memberikan fasilitas kepada koruptor lewat regulasi Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. “Kami menyayangkan sikap… Read More ›
RAKYAT HARUS MERASAKAN MANFAAT KEBIJAKAN TAX AMNESTY
Salah aspek keberhasilan dari UU dan kebijakan tax amnesty adalah kepastian hukum. Karena itu sinkronisasi juga menjadi hal penting. Misalnya sinkroninsasi dengan UU Perbankan, UU Pajak, PPn, PPh, dan UU Lalu Lintas Devisa serta lain-lain. Demikian disampaikan anggota Komisi IX… Read More ›
KPK TIDAK DALAM POSISI MENDUKUNG ATAU MENOLAK RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dalam posisi menyetujui atau menolak sebuah rancangan undang-undang. Karena pembuatan UU adalah hak pemerintah dan DPR RI. Demikian disampaikan Wakil Ketua Laode M. Syarif dalam rapat gabungan bersama Komisi XI DPR RI dengan Kepolisian, Kejaksaan… Read More ›
RUU Tax Amnesty Dinilai Sarat Bernuansa Kontroversial
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat menilai, sedari awal pembahasan Rancangan Undang-Undang tax amnesty atau pengampunan pajak sudah kental akan nuansa politik. Pasalnya, kata Anggota Komisi XI DPR Andreas Susetyo, RUU tax amnesty ini nantinya akan menjadi kebijakan publik yang mengandung… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 