Data Direktorat Jenderal Pajak pada 19 Oktober 2016 sebanyak 415.140 wajib pajak telah menyampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak, dengan SPH yang tercatat 421.066 Perbedaan jumlah ini salah satunya karena wajib pajak (WP) dapat menyampaikan surat pernyataan harta untuk… Read More ›
Day: 21 Oktober 2016
Surplus Dagang Menekan Defisit Neraca Berjalan
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) kuartal III-2016. Jika sebelumnya CAD kuartal III diproyeksikan 2,4% dari produk domestik bruto (PDB), kini turun menjadi di bawah 2% dari PDB. Revisi karena adanya surplus… Read More ›
Tebaran Insentif bagi Penyetor PNBP Terbesar
Selain insentif dan sanksi, pemerintah akan mempermudah kementerian mengubah tarif PNBP JAKARTA. Pemerintah berharap revisi Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa secepatnya selesai. Dengan selesainya revisi UU PNBP ini, PNBP sebagai salah satu penyumbang… Read More ›
Bursa Efek Indonesia Apresiasi Kinerja Dua Tahun Jokowi – JK
TEMPO.CO, Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengapresiasi secara positif terhadap dua tahun kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tepat jatuh hari ini. Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, setiap keberhasilan kinerja bagaimanapun akan ditunjukkan dengan… Read More ›
Pengampunan Pajak Berdampak Positif pada Kinerja Pasar Modal
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam membuat kebijakan salama dua tahun ini. Direktur Utama Tito Sulistio mengatakan, kebijakan yang berani dilakukan pemerintah saat ini dibandingkan sebelumnya… Read More ›
“Buruh Dikebiri oleh PP, Pengusaha Diberi Pengampunan Pajak”
MEDAN, KOMPAS.com– Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara menilai, Presiden Jokowi gagal menyejahterakan buruh di Indonesia. Bahkan, Presiden dianggap tega karena mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. “Upah kaum buruh dikebiri PP… Read More ›
Pemprov Jabar bebaskan denda pajak kendaraan bermotor
Merdeka.com, Bandung – Mulai Senin pekan ini pemilik kendaraan bermotor di Jawa Barat dibebaskan dari biaya Bea Balik Nama (BBN) kedua dan denda pajak. “Tax amnesty” ala Pemprov Jabar untuk pemilik kendaraan bermotor ini akan diberlakukan hingga tanggal 24 Desember 2016…. Read More ›
Dalam Waktu Dekat Warga Bisa Bayar Pajak Kendaraan di Kantor Pos
SRIPOKU.COM, PALEMBANG– Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumsel bekerjasama dengan Ditlantas Polda Sumsel membuat terobosan untuk mempermudah masyarakat menunaikan kewajibannya membayar pajak. Terobosan itu yakni membayar pajak bisa dilakukan di kantor Pos. Untuk itu dalam waktu dekat pihak terkait akan segera… Read More ›
Sri Mulyani Mengaku Urus Pajak di Indonesia Berabe
Jakarta, Rendahnya realisasi penerimaan pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati gerah. Ia mengakui hal tersebut dipicu oleh peraturan perpajakan yang berabe. “Regulasi perpajakan yang rumit menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak… Read More ›
Pemerintah Lakukan Beberapa Perbaikan untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
SLEMAN – Untuk bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah akan melakukan beberapa perbaikan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat menyampaikan keynote speech dalam seminar “What Motivates Tax Compliance?” di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB)UGM. Perbaikan yang dilakukan salah satunya adalah pada… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 