Month: Juli 2017

Bertemu Jokowi, Sri Mulyani Bahas Perppu AEOI

Jakarta. Presiden Joko Widodo tidak hanya membahas RUU Redenominasi Rupiah saja siang ini, namun juga membahas Perppu Nomor1 Tahun 2017 tentang Pertukaran Informasi Otomatis untuk Kepentingan Perpajakan (AEOI). Adapun hal itu dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Tadi melapor, pandangan… Read More ›

Prospek Investasi Semester Kedua 2017 Lebih Suram

JAKARTA. Lengkap sudah tanda-tanda pelambatan laju ekonomi dalam negeri. Setelah pelemahan daya beli konsumen, belanja pemerintah, dan ekspor impor, pertumbuhan realisasi investasi Indonesia juga menunjukkan pelemahan. Untuk itu pemerintah harus berbenah, mengingat investasi menjadi motor utama perekonomian nasional. Makin lemahnya… Read More ›

Gejala Anomali Ekonomi Indonesia

JAKARTA. Ekonomi Indonesia memasuki masa anomali. Lihat saja, sejumlah indikator makro ekonomi, seperti nilai tukar rupiah, inflasi dan pasar modal menunjukkan perbaikan. Di sisi lain, sektor rill, industri dan daya beli lesu. Mari kita badingkan satu persatu. Data Badan Pusat… Read More ›

PTKP Berbasis UMR Bisa Dongkrak PPh

Jepara. Rencana perubahan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berbasis Upah Minimum Regional (UMR) dinilai akan menguntungkan daerah. Batas PTKP menjadi lebih rendah, sehingga wajib pajak kenak pajak semakin bertambah. “Kalau dilihat dari sisi penerimaan pajak, khusus di Jepara ada… Read More ›

DPR sahkan Perpu akses pajak, ini komentar banker

JAKARTA. Beberapa bankir menanggapi terkait pengesahan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu ) No 1 2017 tentang akses informasi untuk kepentingan perpajakan. Vera Eve Lim, Direktur Keuangan Bank Danamon mengatakan dengan disahkannya Perpu mengenai pembukaan data nasabah yang memiliki simpanan minimal Rp… Read More ›

Rekening Anda Bisa Diintip Pajak, Ini Aturannya

JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017, tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Ini merupakan landasan hukum yang akan dipergunakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk… Read More ›