Pengembang perumahan khususnya untuk kelas menengah ke atas memilih untuk mengerem pembangunan perumahan, karena kondisi daya beli masyarakat yang masih belum stabil. Wakil Ketua Bidang Pertanahan DPD Realestat Indonesia (REI) Jawa Tengah, Wibowo Tedjosukmono mengatakan, saat ini kondisi penjualan perumahan… Read More ›
Day: 26 September 2017
Ini Modus Pengusaha Online Shop Hindari Pajak yang Tercium Bea Cukai
Kepala Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Erwin Situmorang, menceritakan berbagai modus yang digunakan penumpang Warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk menghindari bayar pajak atas barang-barang yang mereka beli. Hal ini disampaikan untuk menjelaskan tentang video penumpang yang mengeluh tas mahal… Read More ›
Penerimaan Cukai Rokok Bisa Tambal Defisit Anggaran BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ( BPJS Kesehatan) menyatakan penerimaan cukai rokokbisa sebagai alternatif untuk menutup defisit anggaran yang diderita BPJS Kesehatan. Selama ini pemerintah memberikan bantuan dana berupa penyertaan modal negara untuk menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan. Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan… Read More ›
BPJS Kesehatan Usulkan Pakai Penerimaan Cukai Rokok
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengusulkan agar penerimaan cukai rokok dapat digunakan untuk menambal defisit atau selisih ketidaksesuaian (mismatch) antara iuran dan biaya manfaat yang diterima peserta BPJS Kesehatan. Tahun ini, diperkirakan defisit mencapai Rp9 triliun. ?Direktur Kepatuhan Hukum… Read More ›
Aturan Pengawasan Post Border Rampung Oktober
Kebijakan tentang pengawasan post-border sebagai aturan dari Paket Kebijakan Ekonomi XV akan rampung Oktober mendatang. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawadi mengatakan adanya aturan tersebut tidak akan merubah tata niaga ekspor impor…. Read More ›
PAKET KEBIJAKAN XV: Pengawasan Post Border Dinilai Picu Kebocoran Impor
Rencana pemerintah untuk mengubah proses pengawasan menjadi di luar kawasan pabean atau post borderseperti yang diatur dalam paket kebijakan XV nampaknya harus dikaji ulang. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan jika aturan tersebut diterapkan, tingkat kebocoran impor justru dikhawatirkan akan lebih besar…. Read More ›
Banyak Usaha Besar yang Enggan Disurvei BPS
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mengaku kesulitan mendapatkan data Sensus Ekonomi (SE) lanjutan tahun 2017 dari perusahaan-perusahaan besar di Jawa Tengah. Kepala BPS Jateng, Margo Yuwono mengatakan, ada sebagian kecil perusahaan yang sulit untuk dimintai data dari petugas sensus…. Read More ›
Soal Transportasi Daring, Ketegasan Pemerintah Diharapkan
Ketegasan pemerintah diharapkan terkait soal transportasi dalam jaringan (online). Salah satunya mengenai penerapan pajak. Sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com hari ini, pengamat transportasi Agus Pambagio mengingatkan ihwal pajak ini. Perusahaan taksi konvensional menanggung pajak. Hal yang sama juga harus dikenakan terhadap taksi online…. Read More ›
Penghitungan ‘Tax Allowance’ Diusulkan Berbasis Angka Penyerapan Tenaga Kerja
Pemerintah mengkaji usulan pengubahan basis penghitungan besaran insetif tax allowance yang dapat diperoleh investor. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan basis penghitungan tax allowancemestinya merujuk kepada tingkat penyerapan tenaga kerja, bukan kepada besaran realisasi nilai investasi. “Kami membaha dengan Kementerian Keuangan agar fasilitas tax… Read More ›
Kemenperin Usul Pemberian Tax Allowance Berbasis Serapan Tenaga Kerja
Kementerian Perindustrian tengah memacu daya asing dan produktivitas industri nasional, khususnya sektor padat karya yang berorientasi ekspor agar mampu berkompetensi di pasar internasional. Langkah strategis yang dilakukan adalah mengusulkan skema pemberian insetif fiskal untuk sektor tersebut bisa berbasis jumlah penyerapan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 