Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menolak usulan Ketua Kadin Rosan Roeslani yang menyebut perusahaan yang telah diaudit auditor tersumpah tidak perlu lagi diperiksa petugas pajak. Menurutnya, hal itu bisa menjadi ‘pintu masuk’ baru untuk melakukan… Read More ›
Day: 3 November 2017
Rizal Ramli: Pemerintah Mau Palak Uang Rakyat
Kementerian keuangan mengajukan revisi atas Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Rancangan revisi tersebut melingkupi jasa pelayanan pemerintah seperti pelayanan umum, pertahanan, keamanan dan ketertiban, ekonomi, lingkungan hidup, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Revisi tersebut… Read More ›
Banggar minta target PNBP minerba 2018 dinaikkan
Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah menaikkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) minerba di tahun depan. DPR berpandangan, harga batubara cenderung meningkat sehingga bisa mendongkrak penerimaan negara. Dalam nota keuangan RAPBN 2018, pemerintah mengusulkan target… Read More ›
PNBP membebani rakyat, ancaman inflasi pangan
Draft revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mulai dipublikasikan di DPR. Rencananya, usai reses pada bulan ini, DPR mulai membahas draft RUU PNBP. Namun, setelah ditelusuri, draft RUU PNBP ternyata mengubah banyak aturan sebelumnya. Melalui revisi itu, pemerintah akan… Read More ›
Rizal Ramli: Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Akal-akalan untuk Tutup Beban Utang
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menilai, pengajuan revisi atas Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) hanya cara akal-akalan Kementerian Keuangan untuk mencari sumber penerimaan baru untuk mengatasi beban utang Pemerintah yang meningkat. Menurutnya, revisi UU ini… Read More ›
Pengamat Pajak: Rizal Ramli Keliru
Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo menanggapi komentar Rizal Ramli yang dengan tegas mengomentari pemerintah memalak uang rakyat dengan adanya revisi Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Yustinus menilai mantan menteri era Pemerintahan Presiden Joko Widodo itu keliru dalam memahami… Read More ›
Nilai Barang Milik Negara Capai Rp 2.188 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah melakukan penilaian kembali (revaluasi) seluruh aset yang dimiliki negara. Tujuannya, agar nilai aset kekayaan Pemerintah Indonesia mencerminkan nilai terkininya. Mengutip Kontan, Kamis (2/11/2017), Menteri Keuangan Sri MulyaniIndrawati mengatakan, pada 2007, nilai Barang Milik Negara (BMN) hanya Rp 229… Read More ›
Pemerintah Segera Revaluasi Barang Milik Negara
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera melakukan revaluasi nilai Barang Milik Negara (BMN) untuk menyesuaikan dengan level yang layak saat ini, setelah inventarisasi BMN terakhir dilakukan pada 2007 silam. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencontohkan nilai tanah dan properti pasti mengalami… Read More ›
Sri Mulyani Klaim Pajak dari Penegakan Hukum Lampaui Target
Penerimaan perpajakan dari aktivitas penegakan hukum (law enforcement) telah mencapai Rp2,1 triliun atau 40 persen lebih tinggi dari target internal Kementerian Keuangan yang sebesar Rp1,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka itu bukan akun tambahan terhadap penerimaan pajak, melainkan sudah… Read More ›
Pengusaha: Kalau Mau “Fair”, Online Juga Kena Pajak
Bisnis online bergeliat dengan menabrak banyak hal. Menabrak jalur distribusi yang rumit, ongkos promosi yang mahal, juga perizinan dan pembayaran pajak. Hal inilah yang dikeluhkan pengusa yang diwakili Asprindo. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Asprindo) Tutum Rahanta dalam… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 