Kantor Wilayah Direktorat Pajak (DJP) DIY menyeret satu orang pengemplang pajak ke ranah hukum. Wajib pajak itu berinisial NB (47). NB diseret ke meja hijau karena mengemplang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) konsumen yang membeli barang dan jasa ke CV miliknya… Read More ›
Month: November 2017
Aset Kreditur Cipaganti Tak Jadi Dikuasai Kantor Pajak
Kreditur PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk, yang semula bernamaCipaganti Citra Graha, dapat bernapas lega lantaran aset debitor tak jadi dikuasai Kantor Pajak. Pasalnya, hakim pengawas telah mengabulkan permintaan kurator dengan mengeluarkan surat perintah pencoretan sita aset oleh pihak pajak. Dengan begitu, aset-aset… Read More ›
JK: Ekonomi Digital Tak Mungkin Dihentikan
Perkembangan ekonomi digital belakangan kian pesat. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut perkembangan ekonomi digital merupakan keniscayaan. “Perkembangan teknologi tidak mungkin kita setop. Jadi digital economy tidak mungkin dihentikan. Karena itu merupakan suatu keniscayaan, merupakan hal yang sudah menjadi tren,” ujar JK di… Read More ›
Bicara Ekonomi Digital, Wapres Kalla Contohkan Gojek
Pemerintah akan terus mengkaji serangkaian regulasi yang perlu disesuaikan dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan fenomena digital ekonomi telah membuat tahapan kegiatan bisnis berubah sehingga diperlukan penyesuaian agar seluruh aspek perekonomian tetap berjalan baik. “Otomatis. Semua… Read More ›
Dorong Ekonomi Digital, Kalla: Semua Regulasi Harus Diperbaiki
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut transisi perekonomian Indonesia ke ekonomi digital memiliki konsekuensi tersendiri. Salah satunya regulasi yang mendukung ekonomi digital tersebut. “Itu otomatis. Semua hal (termasuk regulasi) harus diperbaiki, harus direvisi,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 14 November 2017. Kalla mencontohkan aturan… Read More ›
RI Lobi Macau untuk Terapkan Keterbukaan Informasi Perpajakan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan melobi otoritas perpajakan Macau, untuk melakukan keterbukaan informasi perpajakan. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak, John Hutagaol, dari 102 negara saat… Read More ›
PAJAK ALAT BERAT : Diperlukan Norma Hukum Baru
Langkah itu sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 4, dan Pasal 12 Ayat 2 UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertentangan dengan… Read More ›
Alat Berat Selayaknya Bebas Pungutan Pajak
Pemerintah tak lagi memiliki landasan hukum untuk memungut pajak kendaraan bermotor pada alat berat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menyatakan pungutan pajak kendaraan bermotor terhadap penggunaan alat berat sudah tidak lagi relevan. Sebab amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap… Read More ›
Apindo: Pengenaan Pajak Kendaraan Alat Berat Tidak Sah
Ketua Umum APINDO. Hariyadi B. Sukamdani menegaskan, dasar penarikan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat tersebut tidak sah lantaran apa yang menjadi dasar hukumnya sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Oleh karenanya, Hariyadi mengungkapkan agar dunia usaha tetap… Read More ›
Sektor setoran pajak besar diminta dinamisasi
Sebagai salah satu langkah mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah melakukan dinamisasi penerimaan. Proses dinamisasi ini termasuk dalam salah satu rangkaian dari langkah extra effort, yakni pengawasan. Sepanjang periode 1 Januari sampai 30 Oktober 2017,… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 