PAJAK ALAT BERAT : Diperlukan Norma Hukum Baru

Langkah itu sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 4, dan Pasal 12 Ayat 2 UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertentangan dengan UUD 1945.

Klausul-klausul itu mengklasifikasikan alat berat sebagai kendaraan bermotor sehingga terkena pungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Masuk kategori alat berat antara lain buldoser, traktor, mesin gilas, eskavator, dan crane.

“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan UU 28 tahun 2009 khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat,” kata Ketua MK Arief Hidayat ketika membacakan putusan di Jakarta, Selasa (10/10).

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim MK menerima dalil pemohon bahwa pasal-pasal itu menimbulkan ketidakpastian dan dualisme hukum. Pasalnya, pada 2016 MK telah mengecualikan alat berat sebagai kendaraan bermotor dengan menghapus penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

MK berpendapat Kemenhub telah menerima bahwa alat berat bukan dikelompokkan sebagai kendaraan bermotor.

Sebaliknya, Kemenkeu dan Kemendagri selaku pembina pemerintah daerah masih mengklasifikasikan alat berat sebagai kendaraan bermotor, karena tidak segera merevisi UU No. 28/2009 sejak keluarnya putusan MK terkait UU LLAJ.

“Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang seharusnya memberlakukan satu norma yang sama terhadap alat berat.”

Namun MK menyatakan alat berat tetap menjadi obyek pajak asalkan diatur dalam norma hukum baru. Mengingat pembentukan UU anyar membutuhkan waktu, MK mengizinkan pemerintah daerah menarik PKB dan BBNKB maksimal selama 3 tahun dengan mengacu UU 28/2009.

“Tenggang waktu itu untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Apabila tenggat waktu terlampaui dan UU baru belum diundangkan maka terhadap alat berat tidak boleh lagi dikenakan pajak berdasarkan UU lama.”

Permohonan uji materi UU No. 28/2009 diajukan PT Tunas Jaya Pratama, PT Mapassindo dan PT Gunungbayan Pratamacoal. Mereka memberikan surat kuasa kepada advokat dari Ali Nurdin and Partners.

Dalam dalil gugatannya, pemohon menilai empat pasal tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian dan kesamaan hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945.

Gugatan terhadap klausul yang sama pernah diajukan ke MK pada 2012, tetapi dengan menggunakan dasar pengujian pasal UUD 1945 yang berbeda. Ketika itu, MK menolak mengabulkan permohonan para pemohon.

Tiga tahun kemudian, MK mengabulkan uji materi terhadap penjelasan Pasal 47 Ayat 2 huruf e bagian c UU LLAJ. Penghapusan alat berat sebagai kendaraan bermotor dianggap PT Tunas Jaya Pratama dkk. kontradiktif dengan empat pasal dalam UU 28/2009.

Mereka akhirnya mengajukan uji materi dengan dasar pengujian pasal UUD 1945 berbeda. Majelis Hakim MK pun akhirnya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Penyaluran pembiayaan alat berat oleh perusahaan pembiayaan dinilai tidak terdampak putusan MK tersebut.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Jodjana Jody mengatakan pembelian alat berat tidak menggunakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) seperti mobil atau sepeda motor.

“Debitur biasanya hanya akan mendapatkan invoice faktur pembelian alat berat, dan bisa langsung digunakan untuk menunjang pekerjaan.”

Jodjana yang juga Direktur Utama PT Astra Credit Companies (ACC) menyatakan bisnis pembiayaan alat berat tidak terpengaruh dengan adanya putusan tersebut.

“Sekarang permintaan alat berat sedang naik tajam, karena harga batu bara sedang bagus. Bahkan, alat berat merek tertentu harus inden karena tingginya permintaan.”

Sementara, Pemprov Sumatra Selatan mencatat realisasi pajak alat berat masih jauh dari target yang dipatok, karena ditengarai banyak perusahaan yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Neng Muhaiba mengatakan realisasi pajak alat berat baru mencapai 37,80% atau Rp3,6 miliar dari target Rp9,7 miliar hingga Oktober 2017.

“Sejak 2016 pajak alat berat ini baru mempunyai target dan tahun sebelumnya tidak ditargetkan. Memang tahun ini target lebih tinggi dari tahun lalu.”

Dia memperkirakan pada akhir tahun capaian pajak alat berat bisa 50% karena biasanya perusahaan akan membayar pajaknya di akhir tahun.

Alat berat yang dipakai di Sumsel terutama untuk proyek pembangunan prioritas seperti Light Rail Transit (LRT), jalan layang, dan jembatan. Alat berat umumnya berasal dari Jakarta sehingga pembayaran pajak dilakukan di tempat domisili perusahaan.

“Banyak juga alasan perusahaan seperti pura-pura tidak tahu pajak sudah menunggak, ada yang ngeles. Kami akan terus mendata sehingga dapat menagih pajak alat berat,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan oleh Bapenda bersama dengan pihak terkait adalah dengan memaksimalkan tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (Opad) yang terdiri dari Bapenda, UPTB dan pihak lainnya.

Diminta tanggapannya, Ketua Umum Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) Tjahyono Imawan mengatakan pihaknya mendukung pemisahan klasifikasi alat berat dari kendaraan bermotor.

“Kami tentunya mendukung. Oleh karena itu terus kami perjuangkan,” katanya kepada Bisnis.

Dia mengungkapkan selama ini pihaknya telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuannya untuk membuat norma tentang alat berat dan departemen mana yang jadi prinsipalnya.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: