Presiden Joko Widodo meminta agar anak buahnya bisa mempermudah impor untuk menunjang produksi dalam negeri, salah satunya dengan mempermudah impor bahan baku yang masuk kategori larangan terbatas (lartas) dengan cara pergeseran pengawasan. “Saya sudah sampaikan ke Menko Perekonomian Darmin Nasution… Read More ›
Month: Februari 2018
Jokowi Minta Daftar Barang Impor Terlarang Terus Dikurangi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pemangkasan barang yang termasuk dalam larangan dan pembatasan atau lartas impor dan ekspor masih belum banyak. Padahal, kemudahan sektor tata niaga ekspor dan impor ini mampu mendorong kemudahan berusaha di dalam negeri. “Saya sudah sampaikan… Read More ›
Habis Beras Muncul Impor Jagung, Kasihan Betul Petani Kita
Bukan cuma beras yang bakal diimpor. Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah membuka keran impor jagung. Jumlahnya sebanyak 77.760 ton. Impor jagung rencananya akan dilakukan PT Miwon Indonesia. Negara asalnya adalah Argentina, Brasil, Ukraina, dan Amerika Serikat. Jagung yang diimpor untuk bahan… Read More ›
Berikan Wewenang Impor Garam Kepada BUMN
Pemerintah, dalam hal ini Menteri Perekonomian telah mengeluarkan keputusan impor garam industri 3,7 juta ton. Volume impor lebih tinggi dari rekomendasi dan estimasi kebutuhan versi Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKKP) sebanyak 2,2 juta ton. Ada selisih 1,5 juta ton kebutuhan… Read More ›
Jumlah Barang Impor yang Diawasi Turun Belum Bikin Jokowi Puas
Pemerintah berencana menurunkan jumlah barang impor yang diawasi secara ketat dan masuk kategori larangan terbatas (lartas). Jumlah barang yang diturunkan dari 5.229harmonized system (HS) code menjadi 2.256 HS code. Namun jumlah penurunan barang tersebut belum membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) puas. Menurut dia, harusnya jumlah… Read More ›
Barang kategori Larangan Terbatas impor di pelabuhan dipangkas
Pemerintah menyederhanakan tata niaga impor. Penyederhanaan mereka lakukan dengan mengurangi pemeriksaan barang impor yang masuk dalam kategori larangan terbatas di pelabuhan. Darmin Nasution, Menko Perekonomian mengatakan saat ini jumlah nomor kode statistik barang ekspor dan impor (HS) 10.826. Dari jumlah… Read More ›
Pasca Beleid Lartas, Perizinan Impor Menyusul Disederhanakan
Pemerintah berencana menyederhanakan perizinan barang impor demi mempermudah verifikasi bahan baku impor yang kemudian bisa segera digunakan untuk proses produksi. Berdasarkan HS Code Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), saat ini masih terdapat 1.073 barang impor yang perlu melalui perizinan dari… Read More ›
Pemangkasan Jenis Barang Impor yang Diperiksa di Pelabuhan Berlaku Hari Ini
Pemangkasan jumlah jenis barang impor yang harus melalui uji pemeriksaan di pelabuhan (border) mulai diberlakukan hari ini. Dari sebelumnya, 5.229 HS (Harmonized System) menjadi 2.256 HS. Selebihnya barang impor yang tidak berbahaya atau tidak penting untuk diperiksa di pelabuhan akan… Read More ›
1 Februari, Berlaku Penyederhanaan Pengawasan Barang Impor
Persoalan pengawasan ketentuan larangan dan atau pembatasan sempat menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Karena dianggap menghambat impor. Maka, diambil kebijakan pengalihan pengawasan dari border (yakni pelabuhan) ke post border. Melalui upaya itu, akan ada barang-barang impor yang tidak perlu diperiksa lagi… Read More ›
Aturan Penyederhanaan Tata Niaga Impor Segera Dirilis, Cek Isinya
Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan penyederhanaan tata niaga impor dengan menggeser area pemeriksaan barang impor yang masuk kategori larangan terbatas (lartas). Jika sebelumnya seluruh barang kategori lartas di periksa di wilayah kepabeanan (border) seperti pelabuhan, kini sebagian akan diperiksa di luar wilayah kepabeanan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 