Rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan menuai kritik. Salah satunya soal izin kepada warga negara asing yang ingin memiliki satuan rumah susun di Indonesia. Menurut Komite Perizinan dan Investasi Realestat Indonesia (REI) Adri Istambul LG… Read More ›
Day: 8 Oktober 2020
OECD Tekankan Implementasi Pajak Digital di Tengah Pandemi Covid-19
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menekankan pentingnya penerapan pajak digital di tengah wabah pandemi virus corona (Covid-19) saat ini. Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD Pascal Saint-Amans mengatakan, pemerintahan di seluruh… Read More ›
Pengusaha Disarankan Hindari Sengketa Pajak di Masa Pandemi
Konsultan Pajak, Danny Septriadi, menilai perkara sengketa pajak wajib dihindari selama krisis pandemi Covid-19 saat ini. Sebab itu akan semakin membebani Wajib Pajak (WP), khususnya di sektor korporasi yang sedang alami kesulitan ekonomi. Danny mengatakan, pembayar pajak di tingkat korporasi… Read More ›
Manuver Revisi Empat UU Pajak lewat Omnibus Law Cipta Kerja
Pemerintah akhirnya memasukkan poin-poin omnibus law perpajakan dalam Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR pada Senin (5/10). Terdapat 26 pasal dalam empat UU terkait perpajakan yang direvisi melalui satu bab dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Keempat UU yang direvisi… Read More ›
Sri Mulyani Blak-Blakan Soal Dividen Bebas Pajak di RI
Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memberikan relaksasi berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen bagi mereka yang berinvestasi di wilayah RI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembebasan PPh atas dividen tersebut berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan… Read More ›
Sri Mulyani Buka-bukaan soal Perpajakan di UU Cipta Kerja
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan beberapa pasal yang membuat kepastian usaha terutama di sektor pajak menjadi lebih mudah via UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan DPR pada Senin pekan ini. Menurut Sri Mulyani beberapa pasal yang… Read More ›
UU Cipta Kerja Tegaskan Semua Penghasilan di Indonesia Kena Pajak. Asing Tak Terkecuali
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara soal perubahan rezim perpajakan Indonesia dari worldwide tax system ke territorial tax system dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Sri Mulyani mengatakan perubahan rezim pemajakan ini tampak dari ketentuan yang menegaskan bahwa setiap warga asing yang tinggal… Read More ›
Klaster Perpajakan di UU Cipta Kerja Dianggap ‘Siluman’, Ini Pembelaan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklarifikasi seputar munculnya tunduhan ‘klaster siluman’ untuk kluster perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut bahwa semula klaster perpajakan yang diatur dalam Omnibus Law Ciptaker memang menjadi bagian… Read More ›
Nah! UU Cipta Kerja Tetapkan Batu Bara Kena PPN
Pemerintah memasukan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker. Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan resmi ke awak media terkait Undang-Undang Ciptaker yang telah diterbitkan oleh… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 