Draft revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mulai dipublikasikan di DPR. Rencananya, usai reses pada bulan ini, DPR mulai membahas draft RUU PNBP. Namun, setelah ditelusuri, draft RUU PNBP ternyata mengubah banyak aturan sebelumnya. Melalui revisi itu, pemerintah akan… Read More ›
Berita Ekonomi
Nilai Barang Milik Negara Capai Rp 2.188 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah melakukan penilaian kembali (revaluasi) seluruh aset yang dimiliki negara. Tujuannya, agar nilai aset kekayaan Pemerintah Indonesia mencerminkan nilai terkininya. Mengutip Kontan, Kamis (2/11/2017), Menteri Keuangan Sri MulyaniIndrawati mengatakan, pada 2007, nilai Barang Milik Negara (BMN) hanya Rp 229… Read More ›
Pemerintah Segera Revaluasi Barang Milik Negara
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera melakukan revaluasi nilai Barang Milik Negara (BMN) untuk menyesuaikan dengan level yang layak saat ini, setelah inventarisasi BMN terakhir dilakukan pada 2007 silam. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencontohkan nilai tanah dan properti pasti mengalami… Read More ›
BPJS Kesehatan Tekor Rp 9 T, JK Pertimbangkan Kenaikan Iuran
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melaporkan defisit yang mencapai Rp 9 triliun ke Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pekan lalu. Defisit tersebut muncul akibat timpangnya penerimaan dari iuran peserta dengan beban jaminan kesehatan yang harus ditanggung. JK tengah mempertimbangkan kenaikan… Read More ›
UMP 2018, Apindo Setuju Kenaikan, tapi Khawatir Banyak PHK
Ketua Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto mengatakan pengusaha mau tidak mau harus menerima keputusan tentang kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2018 sebesar 8,71 persen meski hal tersebut dirasa dapat memberatkan beberapa pengusaha di sektor industri tertentu. “Cuman, yang kita takutkan adalah… Read More ›
BPJS Kesehatan Defisit Rp 9 T, Sri Mulyani Kaji Kenaikan Iuran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mengkaji sumber-sumber yang bisa berkontribusi bagi keuangan BPJS Kesehatan yang dikabarkan akan mengalami defisit sekitar Rp 9 triliun. “Pemerintah sekarang melakukan kajian untuk melihat sumber-sumber kontribusi dari iuran agar lebih seimbang, agar BPJS bisa… Read More ›
Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Naik ke Posisi 72, Masih Kalah dari Vietnam
Indonesia patut bangga atas kenaikan peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Businees (EODB) ke posisi 72 tahun 2018. Sebelumnya, pada peringkat EODB 2017 Indonesia masih menempati posisi ke 91. Namun, sepertinya pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk menarik… Read More ›
Saran Pengusaha untuk Kejar Target Rating Kemudahan Usaha
Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dalam laporan tahunan Ease of Doing Business Bank Dunia 2018, naik 19 peringkat menjadi 72 pada 2018, dari peringkat 91 tahun ini. Posisi tersebut, menempatkan Indonesia berada di atas negara berkembang lainnya seperti Afrika Selatan,… Read More ›
Peringkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia Kalah dari Malaysia
Bank Dunia menyebutkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia masih kalah dari beberapa negara tetangga Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Vietnam. Dalam publikasi hasil kajian Bank Dunia soal kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) di 190 negara tercatat Indonesia menduduki peringkat… Read More ›
Kemudahan Bisnis di Indonesia Masih Kalah dengan Negara di ASEAN
Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia naik 19 poin ke 72, dari posisi sebelumnya masih di level 91. Meski begitu, peringkat Indonesia masih di bawah sejumlah negara-negara ASEAN. Di ruang lingkup negara ASEAN, Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 