Berita Pajak

Swasta Tak Boleh Distribusikan Air Minum

Investor swasta boleh berinvestasi dalam pembangunan pipa, tapi distributornya BUMN/BUMD JAKARTA. Pemerintah membatasi ruang gerak swasta dalam bisnis sistem penyediaan air minum (SPAM). Ke depan, swasta hanya boleh berinvestasi dalam penyediaan dan pengolahan air baku dan pembangunan jaringan distribusi. Sedangkan… Read More ›

Pengembang Gencar Bangun Rusunami

JAKARTA. Pengembang properti langsung tancap gas begitu pemerintah mengerek harga jual rumah susun milik (rusunami) yang bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi Rp 250 juta per unit. Apalagi beleid yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 269/PMK.10/2015 mulai berlaku… Read More ›

Pasokan Mini, Harga Ayam Terbang

JAKARTA. Harga daging ayam yang saat ini terbang tinggi di pasar ternyata tak sesuai dengan ekspektasi peternak ayam rakyat. Sebab, lonjakan harga daging ayam terjadi karena efek domino kenaikan harga pakan dan bibit ayam atau day old chicken (DOC). Peternak… Read More ›

Izin Impor 24 Perusahaan Dipermudah

JAKARTA. Pemerintah meloloskan 24 perusahaan masuk jalur hijau. Ini artinya : 24 perusahaan tersebut mendapat kemudahan impor barang pendukung investasi di Indonesia. Jalur hijau diberikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan tujuan untuk… Read More ›

Pengusaha Wajib Lapor Debit Produksi Air

Jakarta. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121/2015 tentang pengusahaan sumber daya air. Lewat beleid ini, pemerintah memperketat pengawasan pengusahaan air, khususnya air tanah di Indonesia. Salah satu pengawasannya, tiap perusahaan pengguna air tanah wajib melaporkan penggunaannya tiap bulan…. Read More ›

Bisa Gandeng Swasta Di Air

Pemerintah membatasi peran swasta dalam pengusahaan sistem penyediaan air minum. Pembatasan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pada dasarnya, beleid ini menyebutkan penyelenggaraan SPAM harus dilakukan oleh Badan Usaha Milik… Read More ›

Mulai Akhir Januari, Produk Anode Slime Bebas PPN

JAKARTA.  Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106/2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan  Nilai. Aturan ini  membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk  produk  anode  slime, bahan baku emas batangan. Dengan keluarnya… Read More ›

Restitusi Pajak 2015 Capai Rp 95 Triliun

PEMERINTAH telah mengembalikan kelebihan bayar pajak atau restitusi pajak tahun 2015 sebesar Rp 95 triliun. Angka tersebut naik dibandingkan restitusi tahun 2014 sebesar Rp  84,2  triliun.  “Itu  kombinasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” kata Menteri Keuangan Bambang… Read More ›