JAKARTA. Pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) kini masuk tahap finalisasi lintas kementerian. Ternyata hanya satu poin revisi atas beleid yang diusulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)… Read More ›
badan penyelenggara jaminan sosial
Tekor, Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik
JAKARTA. Belum genap beroperasi dua tahun, neraca keuangan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah berdarah-darah. Nilai klaim yang dibayarkan lebih besar ketimbang jumlah iuran yang masuk, membuat neraca BPJS defisit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil pernah menyatakan, potensi defisit… Read More ›
Jaminan pensiun jadi berlaku 1 Juli 2015
JAKARTA. Pemerintah memastikan program pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagerjaan akan tetap berlaku penuh mulai 1 Juli 2015. Kepastian ini terungkap dari hasil rapat terbatas (ratas) pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat pekan lalu (5/6). Direktur Utama BPJS… Read More ›
Perusahaan Belum Siap Alihkan Pensiun ke BPJS
Jakarta. Program pensiun Badan Penyelenggara Jaminal Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang akan berlaku pada 1 Juli mendatang, masih menuai polemik dari perusahaan swasta dan BUMN yang telah mengelola dana pensiun. Saat ini, sejumlah perusahaan masih belum menentukan sikapnya terkait pengalihan iuran… Read More ›
BPJS Perpanjang Proses Pendaftaran
JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperpanjang proses pendaftaran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 7 hari menjadi 14 hari kalender. Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015, ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2015. Irfan… Read More ›
Kenaikan Iuran Bisa Bertahap
Besaran iuran jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 8%, menurut saya, berlebihan. Hal ini akan memberatkan bagi pengusaha dalam mengatur aliran kas perusahaan. Terlebih program jaminan pensiun sendiri baru bisa dinikmati setelah masa iuran selama 15 tahun…. Read More ›
Tarik ulur iuran pensiun BPJS
JAKARTA. Besaran iuran jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi bola panas baru. Sebab, antar instansi pemerintah dan regulator pemerintah belum bulat ihwal penetapan iuran pensiun wajib BPJS sebesar 8% dari gaji pegawai. Heru Juwanto, Direktur Pengawasan Dana… Read More ›
Pengusaha Ikut, Meski Cukup Berat
Pemerintah telah menetapkan besaran iuran bagi pekerja sebesar 8%. Keputusan pemerintah ini mengacu kepada hasil rapat di Kementerian Ketenagakerjaan tentang Program Jaminan Pensiun, kemarin. Masalahnya, besaran iuran jaminan pensiun untuk pekerja harus ditanggung bersama oleh pengusaha sebesar 5% dan pekerja… Read More ›
Iuran pensiun BPJS ditetapkan 8%
JAKARTA. Pemerintah akhirnya mengambil keputusan bahwa iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar 8%. Iuran ini akan ditanggung pengusaha sebesar 5% dan pekerja 3%. Pelaksanaan iuran itu akan berlaku serentak mulai 1 Juli 2015. Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, keputusan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 