Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 339/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 SAMPAI… Read More ›
barang kena pajak
Pemerintah Kaji Penataan Kawasan Industri Berkapur
Opsi untuk Berkapur adalah perluasan kawasan industri atau menjadi Kawasan Ekonomi Khusus JAKARTA. Pemerintah terus mengkaji rencana pengembangan kawasan industri Bekasi-Karawang-Purwakarta (Berkapur). Salah satu kajian yang dilakukan adalah menjalankan kawasan industri Berkapur menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Direktur Jenderal Pengembangan… Read More ›
Pelanggan 900 VA batal masuk penyederhanaan
JAKARTA. Sempat terjadi polemik soal penyederhanaan golongan yang diprediksi akan menaikkan tarif golongan 900 VA rumah tangga mampu (RTM) Non-Subsidi. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kini memastikan untuk pelanggan golongan 900 volt ampere (VA) subsidi maupun golongan 900 VA RTM… Read More ›
Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Akan Bebas Pajak
JAKARTA. Pemerintah mengaku masih menggodok aturan pajak terkait kontrak bagi hasil gross split bagi sektor minyak dan gas bumi (migas). Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, akan ada pembebasan pajak eksplorasi dan eksploitasi migas. Khusus untuk eksploitasi migas semisal, pembebasan pajak… Read More ›
Bola Salju Insentif Pajak Freeport
JAKARTA. Pemerintah menebar insentif perpajakan bagi enam pemegang izin usaha tambang mineral. Insentif itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Pertambangan Mineral (Harian KONTAN, 3 Oktober 2017). Ada enam pihak yang… Read More ›
Hapus Diskriminasi Pajak
Pemerintah diminta bersikap adil menerapkan aturan pajak. Saat ini, banyak pengusaha mengeluhkan perlakuan restitusi pajak penjualan (PPN) yang berbeda-beda. “Perbedaan perlakuan ini tidak adil dan jelas melanggar konstitusi. Diskriminasi seperti ini juga berdampak pada ketidakpastian usaha. Perusahaan pemegang perjanjian karya… Read More ›
APBI sebut telah terjadi inkonsistensi penarikan PPN batubara
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengkritik ketidakonsistenan pemerintah dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di industri batubara. Inkonsistensi pengenaan PPN terjadi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No 144 Tahun 2000. Direktur Eksekutif APBI, Supriatna Suhala mengatakan, PP 144 Tahun 2000 itu… Read More ›
Perluas Objek Pajak, Pemerintah Kaji Ubah Rezim PPN
Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas fiskal Indonesia tengah mengkaji perubahan rezim sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi goods and service tax (GST). Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan sistem tersebut tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP)…. Read More ›
Pemerintah Bebaskan PPN Kapal Angkutan Laut Internasional
Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah mulai 1 November 2015 akan membebaskan kapal angkutan luar negeri yang dioperasikan oleh perusahaan nasional dan asing dari kewajiban menyetor pajak pertambahan nilai (PPN). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2015 tentang… Read More ›
Bebas PPN, Impor Pesawat Tuntut Bebas Bea Masuk
Perusahaan penerbangan berharap lebih banyak jenis komponen yang dihapus bea masuknya. JAKARTA. Pelaku bisnis penerbangan menyambut dingin terobosan pemerintah untuk membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi impor pesawat berikut dengan komponennya. Meski ini bisa sedikit membantu, pengelola maskapai berharap pemerintah… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 