Pemerintah Kaji Penataan Kawasan Industri Berkapur

Opsi untuk Berkapur adalah perluasan kawasan industri atau menjadi Kawasan Ekonomi Khusus

JAKARTA. Pemerintah terus mengkaji rencana pengembangan kawasan industri Bekasi-Karawang-Purwakarta (Berkapur). Salah satu kajian yang dilakukan adalah menjalankan kawasan industri Berkapur menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemperin) Imam Haryono mengatakan, selain menjadi kawasan industri Bekapur menjadi KEK, pemerintah juga mengkaji kemungkinan kawasan tersebut untuk diperluas. “Kami tengah menampung aspirasi, ijni masih terus berproses kajiannya, tapi sudah mulai mengkristal arahnya kemana,” katanya ke KONTAN, Senin (13/11).

Namun sayangnya, ia belum bersedia mengungkap secara detail terkait arah kajian tersebut. Hanya saja, ia menegaskan, bahwa kajian ini bukan pada arah pemberian insentif fiskal di kawasan tersebut. “Mereka (pengusaha) tidak meminta insentif fiskal. Tapi hanya meminta bagaimana daya saing di kawasan tersebut bisa menjadi global,” kata Imam menjelaskan.

Melalui kajian ini, pemerintah berharap sudah eksis dan 10 kawasan yang akan hadir ke depan bisa menjadi lebih baik. Oleh karena itu penatan konektivitas, infrastruktur dan perumahan dikawasan ini yang akan menjadi fokus pemerintah. “Intinya kemudahan dalam pengembangan kedepan bisa menyasar tujuan daya asing disana,”ujarnya.

Jadi kawasan terpadu

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bilang, yang dibutuhkan pengusaha disana buka insentif fiskal, melainkan pengelolaan infrastruktur dan penataan ruang. Ia pun menargetkan kajian ini bisa diselesaikan pada akhir bulan November 2017. “Untuk model Berkapur, model seperti kawasan ekonomi terpadu mungkin bisa diterapkan. Tapi ini pun masih dalam pembicaraan, belum diputuskan,” kata Luhut.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira bilang, jika pemerintah menetapkan kawasan industri Bekapur menjadi KEK, hal tersebut tidak tepat.

Pasalnya, menurut data Kemperin, Pulau Jawa telah memberikan kontribusi sebesar 57,99% dari PDB Indonesia. “Ini tidak tepat, karena KEK merupakan pengembangan potensi komoditas daerah luar Pulau Jawa. Selain itu, pemerintah harus memberikan tax allowance dan tax holiday juga jika kawasan ini dijadikan KEK,” tegas Bhima.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: