JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) Kesehatan, khususnya bagi peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal tersebut perlu dilakukan lantaran selama ini peserta BPJS non PBI terasebut tidak semuanya tergolong warga… Read More ›
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mendata areal tambang terlantar yang telah ditinggalkan izin usaha pertambangan (IUP). Upaya ini dilakukan demi meminimalkan lahan-lahan eks tambang yang belum direklamasi perusahaan tambang. Tahap awal, pemerintah akan memetakan areal tambang… Read More ›
JAKARTA. Harga komoditas kelapa sawit yang melemah, menyebabkan pemerintah mengubah anggaran bea keluar emiten perkebunan. Rencananya, pemerintah akan mengenakan pungutan US$ 50 per ton ekspor crude palm oil (CPO). Kemudian, olein dan turunan sawit lain dipungut US$ 30 per ton…. Read More ›
JAKARTA – Kewajiban penggunaan letter of credit (L/C) bagi eksportir barang tertentu, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015, berlaku mulai 1 April 2015. Tetapi, sejumlah perusahaan yang bakal terkena aturan main ini belum-belum sudah meminta keringanan…. Read More ›
JAKARTA. Demi mendongkrak kinerja industri manufaktur lokal, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk. Tapi, fasilitas khusus ini hanya boleh dinikmati oleh 18 sektor industri dalam negeri. Pembebasan bea masuk itu berlaku sejak 1 Januari 2015. Heru Pambudi, Direktur Penerimaan… Read More ›
JAKARTA. Pegawai pajak bisa bersorak. Sebagai penghasilan mereka akan naik berlipat-lipat. Yang jelas,April 2015, pemerintah mulai membayarkan uang tunjangan pegawai pajak untuk empat bulan pertama tahun ini. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 37/2015 tentang Tunjangan Kinerka Pegawai… Read More ›
PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 28/2015 tentang Kementerian Keuangan (Kemkeu), Maret 2015. Perpres itu memberikan kewenangan kepada menteri keuangan (Menkeu) menambah tiga staf ahli khusus untuk mengurusi setoran pajak. Aturan ini merupakan tindak lanjut program transformasi… Read More ›
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mempertegas aturan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor industri perhotelan. Penegasan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Pejabat… Read More ›
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membuka beberapa lokasi drop box dan pojok pajak di lokasi-lokasi pusat perbelanjaan (mal) dan fasilitas umum di seluruh Indonesia termasuk DKI Jakarta. Hal ini dalam rangka menekan risiko antrian para wajib pajak yang akan menyerahkan surat… Read More ›
Petani sawit protes karena kebijakan itu berpotensi menurunkan harga tandan buah segar (TBS) sawit. JAKARTA. Pemerintah, tampaknya, tidak jadi menurunkan batas bawah (treshold) pengenaan bea keluar (BK) ekspor minyak sawit mentah (CPO). Sebagai gantinya, pemerintah akan menerbitkan beleid baru yang… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 