PEMERINTAH diminta untuk mengevaluasi besaran iuran Jaminan Pensiun di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setiap tahun. Masa evaluasi iura yang terlalu lama dan besaran kenaikannya kecil akan berefek pada ketahanan program. Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Herdy Trisanto mengatakan, dalam… Read More ›
bpjs ketenagakerjaan
Banyak perusahaan menunggak iuran BPJS
Saat ini ada sekitar 30% perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan menunggak iuran JAKARTA. Meski sudah resmi terdaftar sebagai perusahaan peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, namun tak seluruh perusahaan ini patuh membayar iuran. Dari 269.981 perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan,… Read More ›
Segera Bentuk Pansel BPJS
PEMERINTAH diminta segera mengesahkan panitia seleksi (pansel) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab, masa tugas Dewan Pengawas dan Direksi BPJS akan berakhir Desember 2015. Bila lewat batas waktu, presiden harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai payung hukum. Pertengahan… Read More ›
Kepesertaan Jaminan Sosial Belum Optimal
JAKARTA. Meski telah diamanatkan oleh Undang-Undang, namun hingga kini masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial baik dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan maupun ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sudah banyak perusahaan yang terkena sanksi berupa… Read More ›
BPJS Perbersar Porsi Investasi di Properti
BPJS akan investasi langsung dan tak langsung JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan memperbesar porsi investasi di bidang rpoperti. Investasi ini akan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Elvyn G Masassya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, sesuai Peraturan Pemerintah… Read More ›
Aturan Manfaat Tambahan
BPJS Ketenagakerjaan akan menerbitkan peraturan direksi mengenai penggunaan manfaat tambahan pada fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya bilang, aturan itu untuk peserta BPJS dengan pengelolaan pendanaan jangka panjang seperti jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun… Read More ›
Hingga Akhir Tahun, di Kaltim Bisa Terjadi 20.000 PHK
BALIKPAPAN – Sektor pertambangan batu bara belum keluar dari masa sulit. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kalimantan Timur belum terlihat akan berakhir. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim, Dody Achadiyat, mengatakan PHK bakal masih terjadi dan berpeluang menimpa 15.000… Read More ›
Izin Investasi Dipangkas Jadi Cuma 3 Jam
Jakarta. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan merealisasikan kebijakan penyederhanaan proses perizinan investasi menjadi hanya 3 jam, mulai 26 Oktober 2015. Rencananya penyederhanaan proses perizinan 3 jam itu diperluas tidak hanya untuk investasi di kawasan industri saja, juga untuk investasi… Read More ›
TKI Akan Diwajibkan Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
JAKARTA. Tenaga kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran RI akan diwajibkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kewajiban ini diatur dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Rancangan beleid itu telah ditetapkan dalam rapat… Read More ›
Di BPJS Ketenagakerjaan Rawamangun, Antre Cairkan JHT Dari Jam 1 Malam
Jakarta – Sejak 1 September 2015, pemerintah mengizinkan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada peserta yang tak lagi bekerja. Akibatnya, kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dipadati peserta yang ingin mencairkan JHT-nya. Di kantor BPJS… Read More ›