PEMERINTAH diminta segera mengesahkan panitia seleksi (pansel) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab, masa tugas Dewan Pengawas dan Direksi BPJS akan berakhir Desember 2015. Bila lewat batas waktu, presiden harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai payung hukum. Pertengahan… Read More ›
JAKARTA. Meski telah diamanatkan oleh Undang-Undang, namun hingga kini masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial baik dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan maupun ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sudah banyak perusahaan yang terkena sanksi berupa… Read More ›
JAKARTA. Pemerintah terus meningkatkan layanan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI). Perbaikan layanan ini mendasari pada aturan hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menjadi PP Nomor 76… Read More ›
BPJS akan investasi langsung dan tak langsung JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan memperbesar porsi investasi di bidang rpoperti. Investasi ini akan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Elvyn G Masassya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, sesuai Peraturan Pemerintah… Read More ›
BPJS Ketenagakerjaan akan menerbitkan peraturan direksi mengenai penggunaan manfaat tambahan pada fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya bilang, aturan itu untuk peserta BPJS dengan pengelolaan pendanaan jangka panjang seperti jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun… Read More ›
BALIKPAPAN – Sektor pertambangan batu bara belum keluar dari masa sulit. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kalimantan Timur belum terlihat akan berakhir. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim, Dody Achadiyat, mengatakan PHK bakal masih terjadi dan berpeluang menimpa 15.000… Read More ›
JAKARTA. Jumlah peserta mandiri yang menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang masih tinggi. Kendati begitu, angka rasio tunggakan iurannya menunjukkan tren penurunan. Irfan Humaidi, Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan, menyebutkan, rasio tunggakan iuran dari peserta pekerja bukan… Read More ›
JAKARTA. Tenaga kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran RI akan diwajibkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kewajiban ini diatur dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Rancangan beleid itu telah ditetapkan dalam rapat… Read More ›
Bisnis.com. JAKARTA – Otoritas berencana memberikan fleksibilitas bagi Menteri Keuangan untuk menentukan besaran pengurangan penghasilan neto untuk penghitungan pajak dalam fasilitas tax allowance – melampaui 30%. Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Ditjen Pajak (DJP) Raden Setyadi Aris Handono… Read More ›
Kini pemerintah tengah merampungkan draf naskah akademik RUU PPh JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan rancangan revisi Undang-Undang (UU) nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, pemerintah menyiapkan draf naskah akademik rancangan beleid tersebut. Kepala Sub… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 