Paket ekonomi jilid III tidak lugas memacu daya beli masyarakat. JAKARTA. Tak sesuai harapan! itulah gambaran paket kebijakan ekonomi tahap III yang dikeluarkan pemerintah, kemarin (7/10). Pemerintah presiden joko widodo nampaknya setengah hati atas rencana mengungkit daya beli dengan memangkas… Read More ›
Merdeka.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pengenaan pajak progresif atas dana jaminan hari tua (JHT). Itu didasarkan pada tiga alasan. Pertama, dana JHT berasal bukanlah iuran pemerintah, melainkan buruh dan pengusaha. Kedua, buruh penerima dana-dana tersebut adalah pihak… Read More ›
Jakarta – Sejak 1 September 2015, pemerintah mengizinkan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada peserta yang tak lagi bekerja. Akibatnya, kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dipadati peserta yang ingin mencairkan JHT-nya. Di kantor BPJS… Read More ›
Jakarta. Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah tuntas melakukan proses harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tahap berikutnya, calon beleid ini akan dibahas di tingkat komisi atau panitia khusus. Meski begitu, masih ada sejumlah poin… Read More ›
Ekonomi yang melemah membuat kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK semakin meningkat. Ini dibuktikan dengan kenaikan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kepala Urusan Komunikasi Eksternal BPJS Ketenagakerjaan Irvansya Bandja Utoh mengatakan, pasca terbitnya… Read More ›
Di tengah kisruh pembahasan skema kerjasama manfaat atawa coordination of benefit (CoB) dengan industri asuransi yang macet di tengah jalan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah menghadapi situasi cukup berat. Lembaga jelmaan PT Akses itu kemungkinan besar mengalami tekor… Read More ›
JAKARTA. Program iuran jaminan hari tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tak semanis impian para pekerja. Meski pencairan JHT boleh diambil setelah 10 tahun kepesertaan, pekerja akan dikenakan pajak progresif mulai dari 5% sampai 30%. Menurut Surat Edaran… Read More ›
JAKARTA. Jumlah klaim pembayaran untuk pekerja yang mengundurkan diri dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membludak. Sepekan setelah diimplementasikan sejak 1 September lalu, jumlah klaim dana JHT oleh pekerja yang mengundurkan diri dan terkena… Read More ›
JAKARTA. Seiring penambahan jumlah peserta dan iuran, dana kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pun kian tambun. Bahkan, total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan selama tujuh bulan tahun ini nyaris memenuhi target setahun. Abdul Cholik, Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan… Read More ›
JAKARTA. Hasil investasi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terkena imbas gejolak pasar modal. Maklum, sebagian portofolio BPJS Ketenagakerjaan ditanam di pasar modal. Namun, Pramudya Iriawan Buntoro, Assistant Vice President Aktuaris BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, dampak yang dirasakan belum besar terhadap… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 