Pemerintah kini mengatur nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dalam pajak pertambahan nilai (PPN) para petani, yang memiliki omzet Rp 4,8 miliar dalam setahun atau Rp 400 juta per bulan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89… Read More ›
ditjen pajak
Ada Skema Baru Pajak Pertanian, Potensi Penerimaan Negara Hanya Rp 300 Miliar
Pemerintah mengeluarkan skema baru dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pertanian. Petani yang menjual produk pertanian tertentu bisa mendapatkan tarif PPN 1 persen dari harga jual, namun harus memberikan pemberitahuan kepada Ditjen Pajak. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan… Read More ›
Kemenkeu: Semua Layanan Pemerintah Harus Pakai NIK dan NPWP
Kementerian Keuangan menekankan pentingnya regulasi khusus terkait layanan pemerintah yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Sudarto, berpendapat regulasi semacam itu sebenarnya diperlukan untuk mengontrol pengelolaan… Read More ›
Investor Kini Bisa Urus Fasilitas Pajak di BKPM, Seminggu Dijamin Selesai
Investor kini bisa mengurus investasi sekaligus mendapatkan fasilitas pajak di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun memastikan prosesnya akan lebih cepat, maksimal satu minggu selesai. BKPM mendapatkan delegasi dari menteri keuangan untuk mengurus fasilitas pajak berupa… Read More ›
Kewenangan Diambil Alih BKPM, Ditjen Pajak: Demi Percepatan Investasi
Pendelegasian kewenangan pemberian fasilitas tax allowance dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dianggap sebagai suatu terobosan di tengah upaya mengenjot pertumbuhan investasi. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga… Read More ›
Rilis Surat Edaran Terbaru, Ditjen Pajak Atur Mekanisme Pemberian Insentif
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan aturan teknis pelaksanaan skema insentif pajak bagi wajib pajak (WP) yang terdampak pandemi covid – 19 yang sebelumnya diatur dalam PMK No.86/PMK.03/2020. Dalam surat edaran No.SE-43/PJ/2020, otoritas menyesuaikan proses pelaksanaan kebijakan ini dengan sejumlah perubahan… Read More ›
Ditjen Pajak Perpanjang Batas Waktu Pelaporan Informasi Keuangan Otomatis
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perpanjang jangka waktu bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis. Pelaporan informasi keuangan ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian internasional atau automatic exchange of information (AEoI)…. Read More ›
Batas Pelaporan Informasi Keuangan Bagi LJK Diperpanjang Hingga 1 Oktober 2020
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang jangka waktu bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis. Pelaporan informasi keuangan ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian internasional atau automatic exchange of information (AEoI). Dikutip dari… Read More ›
Penyampaian Informasi Keuangan Direlaksasi sampai Oktober 2020
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merelaksasi penyampaian laporan informasi keuangan yang seharusnya dilakukan pada 1 Agustus 2020 diperpanjang hingga 1 Oktober 2020. Ketentuan ini berlaku atas informasi keuangan, sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, sampai dengan… Read More ›
Catat, Mulai 17 Agustus 2020 Bisa Buat NPWP di Bank
Direktorat Jenderal Pajak dan empat bank badan usaha milik negara yang tergabung dalam Himbara merilis integrasi layanan dalam bentuk aplikasi validasi dan pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa mulai 17 Agustus 2020, bank akan dapat… Read More ›