Reformasi perpajakan Amerika Serikat ( AS) yang memangkas pengenaan pajak pada kelas menengah serta pelaku usaha kecil menengah (UKM) menjadi tantangan tersendiri bagi negara lain. Termasuk di Indonesia, pengaruh reformasi pajak AS dapat menyebabkan investor di Tanah Air mengalihkan dananya ke AS karena… Read More ›
DPR
Usaha Angkutan Barang dan Logistik Perlu Pajak Khusus
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) melalui Aptrindo Tax Center mendorong diberlakukannya pajak khusus untuk usaha angkutan barang dan logistik. Ketua Umum DPP, Gemilang Tarigan menyebutkan, selama ini pengusaha truk dibebani Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai… Read More ›
Sebelum Diterbitkan, Aturan Pajak E-Commerce Perlu Uji Publik
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak(Ditjen Pajak) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk melakukan uji publik terkait aturan pengenaan pajak e-commcerce. Ketua Umum idEA, Aulia E. Marinto mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima rancangan naskah Rancangan Peraturan… Read More ›
Pajak E-Commerce : Marketplace sebagai Penyetor
Rancangan beleid mengenai pengenaan pajak e-commerce menunjuk marketplace sebagai satu-satunya platform penyetor pajak dari pedagang online. Dengan adanya ketentuan tersebut, termasuk rencana pengaturan di lembaga lain, langkah untuk menciptakan level of playing field antara bisnis daring dan konvensional bisa lebih… Read More ›
Baru Google yang Mau Bayar Pajak, Perlukah Pemerintah Tutup OTT Asing?
Pemerintah masih menggodok aturan mengenai penarikan pajak untuk perusahaan digital berbasis internet atau over the top (OTT) seperti Google, YouTube, dan Facebook. Ditargetkan peraturan ini akan selesai pada Maret 2018 dan berlaku untuk perusahaan OTT asing ataupun lokal. Namun, sampai saat ini… Read More ›
Pajak untuk IKM Online Harus Adil
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Dirjen IKM Kemenperin) Gati Wibawaningsih mengatakan pajak merupakan sebuah keharusan. Kendati demikian, dia mengingatkan pengenaan harus mengedepankan keadilan. “Pengenaannya bagaimana? Semua tentu harus kena pajak. Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo, Kementerian Keuangan akan duduk… Read More ›
Intip Data Tagihan Kartu Kredit, DJP Mau Cek Kepatuhan Nasabah
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan terbitnya aturan kewajiban lapor data kartu kredit oleh perbankan untuk menelusuri kepatuhan pembayaran pajak nasabah sebagai Wajib Pajak (WP). Data kartu kredit yang bakal diintip adalah yang memiliki tagihan belanja minimal Rp 1 miliar dalam… Read More ›
Transaksi Kartu Kredit Minimum Rp1 Miliar Wajib Lapor Ditjen Pajak
Pada 2019 perbankan atau penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan ini menggunakan ambang batas transaksi selama setahun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan ambang batas (threshold) transaksi yang wajib… Read More ›
Sri Mulyani: Penyerahan data transaksi kartu kredit ke DJP dilakukan bertahap
Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam beleid itu, Ditjen Pajak meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit… Read More ›
Belanja Kartu Kredit Rp1 Miliar Wajib Lapor Pajak, Sri Mulyani: Ini Dilakukan Bertahap
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bakal menerapkan kewajiban pelaporan data kartu kredit nasabah berlaku untuk tagihan belanja minimal Rp1 miliar per tahun. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat tidak semuanya khawatir transaksinya terbongkar. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada dasarnya saat… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 