Sektor mineral dan batu bara dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi sorotan, terutama karena pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru terkait sektor ini, mulai dari disahkannya Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara pada Mei lalu dan belum lama ini… Read More ›
DPR
Berubah Lagi, Naskah UU Cipta Kerja Kini 812 Halaman
Naskah final UU Cipta Kerja kembali berubah. Setelah beredar naskah setebal 1.035 halaman yang telah dikonfirmasi sebagai naskah final, kini beredar lagi naskah setebal 812 halaman. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar kembali membenarkan versi 812 halaman ini…. Read More ›
Berubah Lagi, Naskah UU Cipta Kerja Kini 812 Halaman
Naskah final UU Cipta Kerja kembali berubah. Setelah beredar naskah setebal 1.035 halaman yang telah dikonfirmasi sebagai naskah final, kini beredar lagi naskah setebal 812 halaman. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar kembali membenarkan versi 812 halaman ini…. Read More ›
Terungkap! Ini Alasan Kenapa Pemerintah Kenakan PPN Batu Bara
Pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada batu bara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pekan lalu (05/10/2020). Sebelumnya, batu bara termasuk ke dalam salah satu jenis… Read More ›
Wah! Substansi Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus dari UU Omnibus Law
Pemerintah dan DPR menghapus substansi terkait kebijakan fiskal nasional (KFN) dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diparipurnakan pada Senin, 5 Oktobet 2020 lalu. Dikutip dari draf tersebut, Senin (12/10/2020), jumlah halaman dalam RUU yang beredar terbaru… Read More ›
Kontroversi Masuknya Aturan Pajak dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja
Pemerintah dan DPR menyelipkan empat revisi undang-undang terkait perpajakan dalam Omnimbus Law Cipta Kerja. Padahal, revisi UU tersebut semula akan masuk dalam Omnimbus Law Perpajakan. Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Baidowi menjelaskan, klaster perpajakan memang tidak masuk… Read More ›
Stafsus Sri Mulyani Sebut Shortfall Pajak Akan Terjadi Karena UU Cipta Kerja
Relaksasi pajak penghasilan dalam Undang Undang Cipta Kerja diperkirakan akan membuat penerimaan pajak berkurang, kendati di sisi lain akan berdampak positif terhadap investasi pasar modal dan iklim investasi di dalam negeri. Undang Undang (UU) Cipta Kerja mengecualikan dividen dari objek pajak… Read More ›
Nasib Karyawan Outsourcing di UU Cipta Kerja
Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020). RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan merupakan bagian dari RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program… Read More ›
Di UU Cipta Kerja Status Pegawai Kontrak Bisa Seumur Hidup?
Serikat buruh ramai-ramai menolak disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Pemerintah dan parlemen sendiri tak bergeming dengan derasnya penolakan dan tetap mengesahkan UU Cipta Kerja di Paripurna DPR pada Senin lalu (5/10/2020). Salah satu pasal krusial yang juga… Read More ›
Poin-Poin Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon hingga Upah
Buruh/pekerja di seluruh Indonesia perlu mengetahui poin-poin dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law klaster ketenagakerjaan yang akan berdampak pada seluruh buruh/pekerja. Ada beberapa poin penting dalam UU Cipta Kerja soal upah hingga perjanjian waktu kerja. RUU Cipta Kerja Omnibus Law… Read More ›
