Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil menyebut bahwa kepemilikan tanah di Indonesia saat ini sangat tidak adil. Sebab, sekelompok kecil orang memiliki tanah dalam jumlah yang sangat luas. Namun, diakuinya tidak ada data pasti soal berapa… Read More ›
DPR
Terpukul Aturan Omnibus Law, PLN Minta Relaksasi PPN Batu Bara
Perusahaan setrum negara alias PLN sedang meminta relaksasi pajak pertambahan nilai atau PPN untuk batu bara ke Kementerian Keuangan. Alasannya, Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan komoditas tambang itu sebagai barang kena pajak. Selaku pembeli, PLN terpaksa menanggung pajak tersebut sebesar 10%…. Read More ›
Batu Bara Kena PPN 10%, PLN Kena Imbasnya!
Batu bara resmi menjadi Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 2 November 2020, sesuai dengan mandat Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya Pasal 112. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal… Read More ›
211 Ribu Wajib Pajak Nikmati Insentif saat Pandemi Corona
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan terdapat 211.476 wajib pajak (WP) yang telah menikmati insentif pajak. Dana ini terhitung hingga 2 November 2020. Sri Mulyani mengungkapkan ada empat bentuk insentif yang diberikan kepada WP di masa pandemi covid-19. Beberapa insentif itu adalah pajak penghasil… Read More ›
Insentif Pajak Kerap Dicibir Tak Efektif, Ini Jawaban Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab keraguan beberapa pihak yang menyebut pemberian insentif perpajakan kepada pelaku usaha kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Sri Mulyani mengatakan bahwa sampai 9 November 2020 realisasi insentif kepada dunia usaha memang baru mencapai Rp38,13… Read More ›
Indonesia Resesi, Akankah Ekonomi Baik-baik Saja?
Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri-menterinya terus menyampaikan sugesti bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Meski resesi, kondisinya diklaim masih lebih baik dibandingkan negara lain, terutama negara tetangga. Pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III/2020… Read More ›
Aturan Turunan Dikebut, Relaksasi Pajak di UU Ciptaker Efektif Berlaku Awal 2021
Pelaksanaan kebijakan perpajakan yang masuk di dalam Undang-Undang (UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) ditargetkan efektif mulai tahun depan. Pemerintah kini tengah merampungkan aturanan turunan UU Ciptaker yang terdiri atas 2 Peraturan Pemerintah (PP) dan review atau peninjauan ulang terhadap… Read More ›
DPR Berharap Tak Ada Pembangkangan Sipil Menolak Bayar Pajak
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad berharap tidak ada gerakan pembangkangan sipil menolak bayar pajak, sebagai bentuk penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. “Jika ada pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak, maka sangat berpotensi melumpuhkan pendapatan keuangan negara, karena itu kami berharap… Read More ›
Buka-bukaan Bos Adaro tentang UU Minerba sampai Omnibus Law
Sektor mineral dan batu bara dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi sorotan, terutama karena pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru terkait sektor ini, mulai dari disahkannya Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara pada Mei lalu dan belum lama ini… Read More ›
Berubah Lagi, Naskah UU Cipta Kerja Kini 812 Halaman
Naskah final UU Cipta Kerja kembali berubah. Setelah beredar naskah setebal 1.035 halaman yang telah dikonfirmasi sebagai naskah final, kini beredar lagi naskah setebal 812 halaman. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar kembali membenarkan versi 812 halaman ini…. Read More ›
