Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan beberapa pasal yang membuat kepastian usaha terutama di sektor pajak menjadi lebih mudah via UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan DPR pada Senin pekan ini. Menurut Sri Mulyani beberapa pasal yang… Read More ›
DPR
Klaster Perpajakan di UU Cipta Kerja Dianggap ‘Siluman’, Ini Pembelaan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklarifikasi seputar munculnya tunduhan ‘klaster siluman’ untuk kluster perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut bahwa semula klaster perpajakan yang diatur dalam Omnibus Law Ciptaker memang menjadi bagian… Read More ›
Manuver Revisi Empat UU Pajak lewat Omnibus Law Cipta Kerja
Pemerintah akhirnya memasukkan poin-poin omnibus law perpajakan dalam Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR pada Senin (5/10). Terdapat 26 pasal dalam empat UU terkait perpajakan yang direvisi melalui satu bab dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Keempat UU yang direvisi… Read More ›
Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja
RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disahkan sebagai UU Cipta Kerja dalam rapat Paripurna pada Senin (5/10/2020). RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai RUU Prioritas Tahun 2020. Pengesahan UU Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai… Read More ›
UU Cipta Kerja Hilangkan 5 Pasal Soal Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan
DPR telah mengesahkan Undang-undang atau UU Cipta Kerja lewat rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. Aturan omnibus law ini menghapus banyak pasal dalam undang-undang. Seperti UU Ketenagakerjaan dan UU Penataan ruang. Khusus Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,… Read More ›
Catat! Jika Kena PHK Dalam Situasi Ini, Pesangon Tetap Dapat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta kerja (Ciptaker) Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan RUU ini menjadi UU memang sempat mendapatkan penolakan dari para buruh karena dianggap tidak memihak. Terutama mengenai poin… Read More ›
Inilah perbandingan pesangon di Omnibus Law Cipta Kerja dengan UU 13/2003
Sidang Paripurna DPR Senin (5/10/2020) resmi mengesahkan omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Di media sosial, banyak beredar informasi Omnibus law Cipta Kerja merugikan buruh / pekerja karena uang pesangon dihapuskan. Benarkah demikian? Omnibus law Cipta Kerja disahkan DPR… Read More ›
Bunyi Lengkap Pasal tentang Pesangon PHK dalam UU Cipta Kerja
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang atau UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020. Undang-undang sapu jagad ini mengatur pelbagai hal yang terangkum dalam 186 pasal 15 bab. Salah satunya mengenai hak pesangon bagi pekerja yang terdampak pemutusan… Read More ›
BPKH Bebas Bayar Pajak Penghasilan dalam Omnibus Law Ciptaker
Omnibus law Cipta Kerja membebaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), lembaga sosial, dan lembaga keagamaan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Ilustrasi. (Saudi Media Ministry via AP). Jakarta, CNN Indonesia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah membebaskan Badan Pengelola… Read More ›
Makin Sentralistik, Pemerintah Bisa Intervensi Tarif Pajak dan Retribusi Daerah
Pemerintah pusat dapat mengintervensi kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Merujuk pada rancangan UU Ciptaker tersebut kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi dirumuskan menjadi… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 