Sebanyak 13 perusahaan tambangmenandatangani amandemen kontrak Perjanjian Karya Kerja Sama Perusahaan Pertambangan Batubara ( PKP2B) di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (14/11/2017) malam. Melalui amandemen kontrak itu, dipastikan ada perubahan tingkat penerimaan negara dari sektor tambang. “Ada… Read More ›
DPR
13 Kontrak Batu Bara Diamandemen, ESDM Kebut 18 Lainnya di 2017
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Iganasius Jonan menyatakan masih ada 18 kontrak perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) bakal didorong agar bisa diamandemen pada akhir tahun ini. “Sebelum pembahasan RKAP sudah selesai semua. Sesuai amanat UU Minerba ya,” ujarnya di… Read More ›
Soal Pajak “E-Commerce”, Ini Saran Pelaku Usaha untuk Pemerintah
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih mempersiapkan rumusan aturan pajak e-commercedan diharapkan bisa rampung sebelum akhir tahun 2017. Dengan melihat kondisi bisnis e-commerce masa kini, ada beberapa hal yang dianggap perlu menjadi catatan bagi pemerintah sebelum menerapkan aturan pajak tersebut. Anggota Dewan Penasihat Asosiasi E-Commerce Indonesia,… Read More ›
Sri Mulyani Minta Peserta “Tax Amnesty” Tidak Mepet Urus Balik Nama
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong para wajib pajak peserta tax amnesty (pengampunan pajak) agar mengurus proses balik nama atas harta yang telah dideklarasikan sesegera mungkin. Terlebih, pihaknya telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 yang… Read More ›
Permudah Peserta “Tax Amnesty” Balik Nama, Sri Mulyani Revisi Aturan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016. Poin revisi yang dilakukan adalah soal keperluan penandatanganan surat pernyataan notaris antara nominee dan wajib pajak serta proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional. “Wajib pajak dapat… Read More ›
Penerimaan Pajak Baru 67,3%, Ini Penyebabnya
Realisasi pembayaran pajak masih jauh dari target. Per Oktober 2017, pemerintah tercatat baru memperoleh penerimaan perpajakan, yakni dari pajak dan cukai’>bea cukai sebesar Rp 991,2 triliun atau 67,3% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.472,7 triliun. Berdasarkan data yang… Read More ›
Tax Amnesty Dongkrak Pertumbuhan Pajak Orang Kaya
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menyebutkan pengampunan pajak (tax amnesty) turut mendorong pertumbuhan kontribusi kelompok orang kaya dalam struktur penerimaan pajak. “Betul seperti itu. Cuma, untuk eksplorasi datanya, kami masih menunggu Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menginformasikan data generiknya,”… Read More ›
Pengusaha Cemaskan Pajak
Kalangan pengusaha mencemaskan rezim pajak saat ini. Meski aturan perpajakan masih ramah bisnis (business friendly), para pengusaha sering merasa waswas karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kerap mengumumkan kebijakan yang masih prematur, tanpa dikomunikasikan dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada dunia usaha. Kalangan… Read More ›
Pemerintah Semestinya Keras terhadap Pengusaha Nakal
Menurut Yustinus, pendekatan pemerintah semestinya lebih soft kepada pengusaha yang taat pajak. Sebaliknya, pemerintah mesti melakukan pendekatan ‘keras’ kepada pengusaha nakal. “Pemerintah juga perlu menerapkan clearing house, berdialog baik dengan pengusaha mengenai kebijakan pajaknya agar bisa menekan risiko politik, menjaga trust, dan tidak berdampak… Read More ›
Kekurangan Pajak Berpotensi Ganggu Pertumbuhan
Sejumlah kalangan mengemukakan target penerimaan pajak tahun ini yang kemungkinan besar kembali tidak tercapai atau terjadi shortfall, berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi. Bahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan tahun ini, dari 5,2 menjadi 5,1 persen, antara lain karena munculnya… Read More ›