Pemerintah resmi mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada beberapa penyedia produk digital. Tarif PPN yang dikenakan tersebut sebesar 10 persen. Aturan mengenai produk atau jasa digital dikenakan pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020, yang merupakan… Read More ›
e-commerce
Belanja di Tokopedia Tak Kena Pajak PPN, Ini Penjelasan Manajemen
Mulai 1 Oktober 2020 pemerintah resmi mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada beberapa penyedia produk digital. Tarif PPN yang dikenakan tersebut sebesar 10 persen. Aturan mengenai produk atau jasa digital dikenakan pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48… Read More ›
Google-Shopee Tarik PPN, Apa Dampaknya Bagi Industri Digital?
Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjuk 12 perusahaan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital, sehingga totalnya 28 korporasi. Kebijakan ini dinilai akan menciptakan persaingan bisnis yang lebih adil (level of playing field) dan mendongkrak… Read More ›
Soal Pajak Digital, Shopee: Tak Akan Pengaruhi Harga Produk
Shopee, platform perdagangan elektronik (e-commerce) yang masuk dalam daftar 12 perusahaan pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas produk digital, memastikan tidak berpengaruh terhadap harga produk yang dijual. Head of Public Policy and Government Relations Shopee Indonesia, Radityo… Read More ›
Siap-Siap, Mulai Oktober Belanja di Shopee Kena PPN 10%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk 28 badan usaha digital luar negeri sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% kepada konsumennya. Pemungutan pajak ini berlaku mulai 1 Oktober 2020. Salah satunya yang dikenakan adalah marketplace atau e-commerce Shopee. Dengan… Read More ›
Penegakan Hukum Pajak E-commerce, Menyoal Level Playing Field
Presiden dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (UU 2/2020) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) menjadi undang-undang. Momen ini sekaligus menjadi tonggak sejarah pengenaan pajak atas layanan digital di Indonesia untuk… Read More ›
Kemenparekraf dukung regulasi perpajakan ekonomi digital
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap dapat membantu pemangku kebijakan dalam menetapkan regulasi yang tepat untuk mengatur dan mengelola perpajakan ekonomi digital dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di masa yang akan datang. “Hal… Read More ›
12 Paket Ekonomi Telah Diluncurkan, Kadin: Belum Efektif
Jakarta -Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai paket kebijakan ekonomi belum sepenuhnya berjalan efektif. Persoalannya, karena masih ada sejumlah kebijakan yang belum dibuat payung hukumnya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab paket kebijakan ekonomi belum sepenuhnya berjalan efektif…. Read More ›
Industri “E-commerce” Minta Kejelasan Aturan Pajak Berlapis
JAKARTA — Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) kembali meminta kejelasan aturan pajak kepada pemerintah, seiring upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak tahun ini. Mengacu pada rencana Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi kepada media minggu ini, pemerintah berencana mengenakan pajak untuk setiap transaksi… Read More ›
Soal “E-commerce”, Menkeu Bersikukuh Bisnis “Start-up” Bayar Pajak
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro bersikukuh pelaku bisnis pemula atau start-up tetap harus menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya. “Ya mau berdagang dengan benar atau enggak sih? Gitu aja,” kata Bambang saat dikonfirmasi bahwa pelaku bisnis start-up meminta keringanan, di… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 