Dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) pemerintah melakukan penggeseran pengawasan larangan dan pembatasan (lartas) impor dari border ke post border. Artinya, pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean. Direktur Teknis dan Kepabeanan Kementerian… Read More ›
efek tax amnesty
Perbaiki Tata Kelola Impor, Bea Cukai Potong HS Code
Pemerintah melakukan upaya menyelesaikan permasalahan tata kelola impor. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan proses masuknya produk impor, terutama impor produk berorentasi ekspor. “Mengurangi larangan terbatas dengan melakukan pergeseran dari border ke pos border. Dari 48,3 persen ini,… Read More ›
Ratusan Senjata Airsoft Gun Selundupan Disita Petugas Bea Cukai Bandara Soetta
Jajaran Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang berhasil menggagalkan kasuspenyelundupan senjata airsoft gun pada Senin (29/1/2018). Pelaku berinisial E pun turut diamankan dalam kasus ini. Pasalnya, penumpang pesawat Malaysia Airlines MH-711 itu kedapatan membawa puluhan senjata replika di Terminal 2D Bandara Soetta. Hal… Read More ›
109 Bagian Unit Airsoft Gun Ilegal Disita Bea Cukai Soekarno-Hatta
Seorang warga berinisial E ditahan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta setelah kedapatan membawa 109 unit bagian airsoft gun tanpa izin dan dokumen lengkap. Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Erwin Situmorang mengatakan, pengungkapan adanya airsoft gun tanpa izin dan dokumen itu pada Sabtu (27/1/2018)… Read More ›
Industri Minta Pembahasan Cukai Plastik tak Dilanjutkan
Gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh Indonesia (Gapmmi) meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan mengenai penerapan cukai plastik di tahun 2018. Ketua Umum Gappmi Adhi S Lukman mengatakan, penerapan cukai pada produk plastik sudah pasti akan berdampak negatif pada industri…. Read More ›
Organda: Taksi Online harus Dikenai PPh Badan
Organisasi Angkutan Darat menyatakan pemerintah juga perlu mengatur pajak PPh Badan bagi angkutan sewa khusus dalam hal ini adalah taksionline. Sekjen DPP Organda Ateng Aryono menuturkan agar taksi online sebaiknya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sama seperti taksi konvensional atau angkutan dalam… Read More ›
Permenhub 108 Diterapkan, Organda Sampaikan 6 Pesan Ini
Pemerintah diminta konsisten dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 atau Permenhub 108 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menyebutkan, konsistensi yang dimaksud adalah ketika pemerintah juga harus… Read More ›
Organda: Sudah Sepantasnya Taksi Online Diatur dengan Permenhub 108
Pemerintah telah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Tidak Dalam Trayek. Aturan tersebut berlaku pada 1 Februari 2018 dan dibuat dalam rangka mengatur pengoperasian taksi online yang saat ini keberadaannya menjamur…. Read More ›
Sanksi Sopir Taksi “Online” Sebatas Teguran, Apa Kata Organda?
Organisasi Angkutan Darat ( Organda) sebagai pihak yang mendorong pengenaan regulasi bagi angkutan berbasis aplikasi atau online menilai sanksi teguran sebagai ranah Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) selaku regulator. Sanksi yang dimaksud adalah untuk pelanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang… Read More ›
Penerimaan pajak Januari 2018 tumbuh double digit
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengklaim realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh dua digit dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi di Januari 2018 didorong oleh kenaikan harga komoditas. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat… Read More ›