Organda: Sudah Sepantasnya Taksi Online Diatur dengan Permenhub 108

https: img.okeinfo.net content 2018 01 30 320 1852135 organda-sudah-sepantasnya-taksi-online-diatur-dengan-permenhub-108-7OKc4awFBj.jpg

Pemerintah telah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Tidak Dalam Trayek. Aturan tersebut berlaku pada 1 Februari 2018 dan dibuat dalam rangka mengatur pengoperasian taksi online yang saat ini keberadaannya menjamur.

Namun, hal tersebut ternyata mendapat penolakan dari beberapa oknum driver taksi online. Mereka yang menolak beralasan jika ada poin-poin yang masih memberatkan driver taksi online seperti pembentukan koperasi yang dinilai akan memakan waktu dan biaya.

Selain itu, pembuatan SIM A umum juga banyak yang memberatkan para driver padahal bagi pengemudi, SIM merupakan hal yang wajib dimiliki. Uji KIR juga dinilai sangat memberatkan para driver online yang menolak aturan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono mengatakan, dirinya sangat mendukung penerapan aturan yang dikhususkan untuk taksi online tersebut. Pasalnya, dengan adanya aturan tersebut diharapakan bisa menciptakan keadilan dalam persaingan usaha transportasi di Indonesia.

“DPP Organda mendukung sepenuhnya nomenklatur angkutan sewa khusus atau bisa juga disebut angkutan sewa online. Artinya secara hukum pemerintah mengakui keberadaan angkutan yang berbasis aplikasi tersebut,” ujarnya dalam acara bincang santai, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Apalagi lanjut Ateng, aturan tersebut sudah dibuat sejak lama dengan mengundang berbagai pihak di dalamnya, sehingga sudah sewajarnya, seluruh pihak yang bermain pada bisnis transportasi online untuk mengikuti.

“Aturan PM 108 bentuk final bagi kami untuk semua angkutan. Kami dukung dan dilakukan secara tegas. Mengingat perjalanan ini sangat panjang dan bentuk kompromistis dari berbagai pihak dan diterima pemerintah,” jelasnya

Menurut Ateng, dengan adanya aturan tersebut baik taksi online maupun konvensional memiliki kenyamanan ketika menjalankan bisnisnya. Meskipun ada beberapa daerah yang masih terjadi keributan, namun hampir sebagian besar di kota besar sudah menyetujuinya.

“Dengan kata lain aturan angkutan sewa online dalam PM 108 Tahun 2017 sama sekali tidak mempermasalahkan penggunaan teknologi. Sebaliknya, dengan peraturan ini, angkutan sewa online yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi telah diakomodir agar dapat beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi,” imbuhnya.

Oleh karena itu lanjut Ateng, untuk pencegahan keributan di daerah pemerintah harus ikut campur dalam menegakan peraturan tersebut. Karena masih banyak taksi online di daerah yang belum menerapkan aturan tersebut sehingga memicu keributan.

“Kehadiran pemerintah sangat memberi perhatian khusus terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum, dan memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat,” ungkapnya.

Seperti diketahui, meski sudah diterima Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS) saat melakukan aksi unjuk rasa, namun para pengemudi taksi online yang tergabung dalam Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) tetap menolak keras kebijakan taksi online yang akan diimplementasikan pada awal Februari mendatang.

Perwakilan Aliando menyampaikan bahwa perumusan Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tidak melibatkan pihak yang mengerti keadaan para pengemudi taksi online . Mereka yang diajak bicara dalam perumusan regulasi tersebut hanya mengatasnamakan pengemudi taksi online sehingga tidak paham persoalan sebenarnya. Karena tidak puas dengan peraturan tersebut, buntutnya mereka menggelar aksi protes di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kemarin.

Pertemuan Menhub BKS dan perwakilan Aliando sebanyak 15 orang di Lantai 2 Gedung Cita Kantor Kemenhub yang berlangsung sepanjang 2,5 jam menghasilkan tiga poin. Namun hasil pertemuan tersebut oleh pihak Aliando dinilai tidak menyentuh persoalan pokok yang mereka permasalahkan. Seusai pertemuan dengan perwakilan Aliando, mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu langsung menyapa dan menemui para pendemo dengan menyampaikan tiga poin yang telah disepakati. Pertama , akan bicara dengan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) guna membahas perihal aplikasi.

Kedua , akan bicara dengan aplikator mengenai hal-hal penting yang perlu diatur. Ketiga , akan bertemu dengan pihak kepolisian guna membicarakan masalah hukum. Namun respons yang muncul dari para pendemo hanya satu kata: tolak. Sebelumnya Menhub BKS menyatakan prihatin atas adanya sejumlah pengemudi taksi online yang menolak Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 itu, yang justru ditujukan untuk kesetaraanantarataksi online dantaksikonvensionalagarbisaberjalan berdampingan. Pemerintah mengklaim bahwa peraturan baru tersebut dirumuskan seringan mungkin supaya tidak memberatkan pelaku taksi online .

Meski demikian Menhub BKS tetap membuka pintu diskusi kepada pengemudi taksi online yang keberatan. Lalu bagaimana dengan implementasi regulasi taksi online yang dipatok pada awal Februari mendatang? Dari hasil pertemuan yang disepakati antara Menhub BKS dan perwakilan Aliando, tidak ada poin yang menegaskan bahwa peraturan yang digodok selama dua tahun lebih itu ditangguhkan. Memang pemerintah bertekad bahwa peraturan yang sempat dibatalkan Mahkamah Agung (MA) tak bisa ditunda lagi karena dibuat untuk menciptakan keadilan, keamanan, keselamatan, kenyamanan untuk semua pihak terkait.

Karena itu semua pengemudi taksi online harus mengikuti aturan yang ditetapkan. Pihak Kemenhub bersama kepolisian siap menertibkan taksi online di lapangan yang tidak mengikuti aturan. Para pengemudi taksi online yang menolak regulasi tersebut sebagaimana disuarakan dalam aksi protes di depan Gedung Kemenhub itu beralasan karena keberatan untuk melaksanakan uji KIR kendaraan, membuat SIM A Umum, bergabung dalam koperasi, dan penetapan kuota hingga penempelan stiker kendaraan. Sayangnya para pengemudi taksi online ini tidak satu suara alias terbelah dua.

Merekayang mendukung langkah pemerintah mengatur taksi online adalah pengemudi yang tergabung dalam Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia. Pihak PAS Indonesia yang bersikap pro-regulasi tersebut bukan tanpa alasan yang jelas. Misalnya soal aturan kewajiban penempelan stiker pada kendaraan, mereka menilai hal itu sangat penting sebagai identitas bahwa kendaraan tersebut adalah angkutan publik. Begitu pula urusan KIR kendaraan, mereka siap memenuhinya karena tujuannya jelas, yakni guna memastikan kelayakan kendaraan sebagai angkutan publik.

Sebagai wujud bukti dukungan terhadap peraturan baru secara serius, pekan lalu sekitar seratusan pengemudi taksi online se-Jabodetabek menggelar demo setuju di depan Kantor Kemenhub.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: