Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dari asumsi yang tercantum dalam APBN 2018 sebesar 48 dolar AS per barel bisa memberikan tambahan penerimaan. “Kalau (kenaikan) 1 dolar, kita bisa dapat Rp1,1 triliun,… Read More ›
efek tax amnesty
Sri Mulyani Akan Evaluasi Insentif Tax Allowance dan Tax Holiday
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berkomitmen menggunakan instrumen pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya yakni dengan mengevaluasi fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) berupa tax allowance dan tax holiday. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melihat kembali penerapan fasilitas tersebut lantaran penerimaan pajak… Read More ›
Sri Mulyani Tak Ingin Pungut Pajak Macam ‘Tom and Jerry’
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya tak menginginkan upaya pemungutan pajak dilakukan seperti yang digambarkan serial animasi ‘Tom and Jerry’. Dia menuturkan hal itu dalam Dialog Perkembangan Makro Fiskal 2017 dan Langkah-langkah Kebijakan Makro Fiskal 2018’ di Jakarta, Senin (8/1)…. Read More ›
Kinerja Fiskal 2017: Pemerintah Puas!
Pemerintah mengaku puas dengan kinerja fiskal sepanjang 2017 lalu. Proyeksi asumsi Makro dengan realisasi yang nyaris sama dengan perbedaan angka dikisaran 1,12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski dari sisi pajak sepenuhnya belum tercapai, tetapi jika menghapus periode amnesti pajak… Read More ›
ICP Naik US$ 1, Sri Mulyani: Penerimaan APBN Naik Rp 1,1 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN diuntungkan dengan kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) dan pelemahan nilai tukar rupiah. “Setiap US$ 1 kenaikan menimbulkan total penerimaan sebanyak Rp 1,1 triliun netto sehingga… Read More ›
Pengawasan “post-border” kurangi penumpukan kontainer
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi mengatakan pengawasan produk tata niaga impor secara “post-border”, atau di luar pos pengawasan pabean, mengurangi penumpukan kontainer di pelabuhan. “Kalau tidak lolos verifikasi maka barang tidak boleh beredar. Yang penting pelabuhan… Read More ›
Mulai Februari, Jumlah Barang Impor Lartas Menurun 20 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, penyederhanaan jumlah impor barang yang dilarang atau terbatas (lartas) bisa mulai berlaku pada 1 Februari 2018 mendatang. Dengan demikian, maka proses tata niaga logistik di pelabuhan dijamin lebih mudah. Jika dilihat melalui HS Code… Read More ›
Pemerintah Batasi 20% Jenis Barang Impor yang Ditahan di Pelabuhan
Pemerintah melalui rapat koordinasi di level Menko Perekonomian bakal menurunkan larangan terbatas (lartas) di bidang perdagangan ke level 20 persen. Penurunan lartas ini dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan barang di pelabuhan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam rapat tersebut… Read More ›
Percepat Lalu Lintas Barang, Kategori Lartas Dikurangi Jadi 20 Persen
Pemerintah akan memangkas proses pemeriksaan impor dengan mengurangi jumlah barang yang masuk dalam kategori larangan pembatasan (lartas). Adapun pengurangan lartas akan mencapai 20 persen atau menjadi 2.200 dari 10.826 kode HS barang. “Barang yang menjadi subjek lartas, nanti hanya sekitar… Read More ›
Daftar Barang Impor Terlarang akan Turun Jadi 20% di 1 Februari
Menteri Kabinet Kerja melaksanakan rapat terkait tata niaga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sebagai informasi, dalam rapat tersebut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Apa… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 