Percepat Lalu Lintas Barang, Kategori Lartas Dikurangi Jadi 20 Persen

Pemerintah akan memangkas proses pemeriksaan impor dengan mengurangi jumlah barang yang masuk dalam kategori larangan pembatasan (lartas). Adapun pengurangan lartas akan mencapai 20 persen atau menjadi 2.200 dari 10.826 kode HS barang.

“Barang yang menjadi subjek lartas, nanti hanya sekitar 20 persen saja, dari seluruh kode HS yang hampir mencapai 11 ribu,” kata Sri Mulyani seusai mengikuti rapat koordinasi mengenai tata niaga di Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Sri Mulyani mengatakan, pengurangan barang yang masuk dalam kategori lartas ini untuk menekan beban otoritas bea dan cukai dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan. Selain itu, kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat arus lalu lintas barang di pelabuhan terutama bahan baku atau bahan modal yang dibutuhkan para pelaku usaha kecil.

Saat ini jumlah barang lartas yang tercatat dan menjadi beban dari otoritas bea dan cukai mencapai sekitar 48 persen dari 10.826 kode HS barang. Sri Mulyani mengatakan, pelaksanaan kebijakan pengurangan barang lartas ini segera berlaku setelah adanya revisi dari peraturan menteri di masing-masing kementerian terkait.

“Semua menteri sepakat, nanti sesuai komitmen diturunkan sekitar 20 persen dengan berbagai peraturan menteri. Semoga ini berjalan 1 Februari dan lartas menurun tajam,” katanya.

Tercatat sebanyak 72 peraturan menteri di masing-masing kementerian terkait masih membutuhkan revisi agar kebijakan ini dapat berjalan untuk mendorong produktivitas.

Sementara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, pihaknya akan mendorong relaksasi kemudahan seluruh proses izin bagi impor dan pemeriksaannya.

“Kemendag kan di ujungnya saja, sudah semua yang ditugaskan dari Kemendag hanya tinggal penandatangan hari ini dilakukan,” tutur Enggar.

Untuk mengatasi tata niaga dalam negeri yang tak efisien, pemerintah tahun lalu sudah menginisiasi perampingan izin dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam negeri. Kemudahan ini di antaranya diberlakukannya izin elektronik di Kementerian Perdagangan hingga penguatan fungsi indonesia national single window demi menekan regulasi kementerian yang tumpang tindih.

Sumber : inews.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: