genjot pajak

Terdengarnya Sepele, tapi Dampaknya Panjang

Realisasi anggaran terbentur sistem organisasi dan birokrasi ribet Kalau anda bertemu seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di kementerian, cobalah bertanya: mengapa realisasi anggaran negara kuartal I kemarin lambat? Kemungkinan besar ia akan menjawab, itu terjadi lantaran kekosongan pejabat… Read More ›

Pebisnis Belanja Online Minta Pajak Ringan

JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan bisa mengeluarkan arahan bisnis belanja online atau roadmap e-commerce pada Agustus 2015 nanti. Penyusunan cetak biru bisnis online ini menggandeng beberapa institusi dan kementerian lain. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, saat… Read More ›

Warga Asing Boleh Memiliki Properti

Tapi, kepemilikan warga asing dibatasi hanya di segmen apartemen mewah JAKARTA. Pemerintah seperti tak pernah lelah mengejar target penerimaan pajak. Sejumlah ‘eksperimen’ dilakukan demi menjaring penerimaan negara dari pajak. Kali ini, pemerintah akan melonggarkan aturan kepemilikan property bagi warga asing…. Read More ›

Emiten Properti Gede Terpukul Pajak

JAKARTA. Terhitung 30 Mei nanti,pemerintah akan menurunkan batas bawah pajak barang sangat mewah. Kebijkan tersebut berpotensi memukul kinerja emiten sektor properti. Awalnya, pajak barang sangat mewah dikenakan untuk properti dengan harga di atas Rp 10 miliar, apartemen berukuran di atas… Read More ›

Persoalan Dana

Tidak seperti target pemerintah sebelumnya, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7% pada kuartal I-2015. Data ini memang masih lebih bagus ketimbang rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sekitar 3-4%. Namun, data ini menyadarkan sementara orang bahwa kelesuan ekonomi memang sedang terjadi. Satu hal… Read More ›

Industri Keberatan RUU Minuman Keras

JAKARTA. Rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minuman Beralkohol mendatangkan polemik baru di industri minuman beralkohol. Sebab, rancangan baru RUU Minuman Beralkohol ini mengatur larangan menjual dan mengkonsumsi minuman alkohol. Adapun materi soal larangan… Read More ›

PP Jaminan Pensiun Diteken Akhir Mei

BANDUNG. Pemerintah berjanji untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada akhir Mei 2015. Jika itu terlaksana, wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum BPJS Ketenagakerjaan, jelas tidak perlu muncul…. Read More ›