industri

Pajak Migas Belum Menarik

JAKARTA – Investor beranggapan revisi terhadap aturan pungutan pajak industri hulu minyak dan gas bumi belum menarik bagi investasi di Indonesia. Pasalnya, pemerintah belum menyelaraskan prinsip assume and discharge dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang… Read More ›

Heboh RUU Duluan, Ribut Harga Kemudian

Dari RUU Tembakau ke hasil penelitian. Teknologi bikin hidup makin gampang. Cuma, ada juga efek negatif teknologi, terutama media sosial, jika manusia penggunanya tak hati-hati. Dunia digital, putra kandung teknologi, bisa membuat fakta menjadi liar. Seperti gunung salju, sebuah peristiwa… Read More ›

Perang Tarif Broker Saham Berakhir

APEI menetapkan aturan tarif minimal transaksi saham, dan berlaku mulai 1 Januari 2017 JAKARTA. Perang itu sepertinya akan terhenti. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) menetapkan, standar imbalan jasa broker saham atau minimum fee untuk menyudahi perang tarif antar perusahaan sekuritas… Read More ›

Apa Lagi Setelah Ini?

Presiden Joko Widodo boleh jadi selalu punya ramuan ajaib yang bisa meningkatkan gairah bursa saham. Empat di antaranya ialah proyek infrastruktur, paket deregulasi ekonomi, program amnesty pajak, plus pengangkatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sejauh ini jampi-jampi itu berhasil menyalakan… Read More ›

KEMPRIN GUYUR INSENTIF KE 9 JENIS INDUSTRI DI KAWASAN

JAKARTA. Pemerintah kembali memberikan insentif ke pelaku industri agar bisa meningkatkan kinerja industri. Yang terbaru, Kementrian Perindustrian merilis Peraturan Perindustrian No 38/2016 Tentang Industri Tertentu yang Mendapatkan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland Free Trade Arrangement). Beleid anyar tersebut… Read More ›

Aturan Impor Telepon Seluler Akan Direvisi

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan merevisi ketentuan impor telepon seluler (ponsel). Lewat revisi ini, pemerintah akan memperketat izin impor, dan mempertegas kewajiban pengguanaan bahan baku lokal atau tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di ponsel. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal… Read More ›