PEMERINTAH diminta untuk mengevaluasi besaran iuran Jaminan Pensiun di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setiap tahun. Masa evaluasi iura yang terlalu lama dan besaran kenaikannya kecil akan berefek pada ketahanan program. Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Herdy Trisanto mengatakan, dalam… Read More ›
iuran jaminan pensiun
Iuran Wajib Sudah Banyak
Pada dasarnya pengusaha mendukung kebijakan pemerintah menerapkan program jaminan sosial (jamsos) untuk para pekerja di Indonesia. Apalagi, program ini amanah dari Undang-Undang (UU). Hanya saja, program tersebut disertai dengan kewajiban pengusaha membayar iuran setiap bulannya. Ada lima program social security… Read More ›
PP Jaminan Pensiun Diteken Akhir Mei
BANDUNG. Pemerintah berjanji untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada akhir Mei 2015. Jika itu terlaksana, wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum BPJS Ketenagakerjaan, jelas tidak perlu muncul…. Read More ›
PP Jaminan Pensiun Masih Terkatung
JAKARTA. Dua bulan menjelang pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Juli mendatang, pemerintah belum juga meneken Peraturan Pemerintah (PP) Program Jaminan Pensiun. Hingga kini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Pensiun tersebut masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian… Read More ›
Tarik ulur iuran pensiun BPJS
JAKARTA. Besaran iuran jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi bola panas baru. Sebab, antar instansi pemerintah dan regulator pemerintah belum bulat ihwal penetapan iuran pensiun wajib BPJS sebesar 8% dari gaji pegawai. Heru Juwanto, Direktur Pengawasan Dana… Read More ›
Iuran pensiun BPJS ditetapkan 8%
JAKARTA. Pemerintah akhirnya mengambil keputusan bahwa iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar 8%. Iuran ini akan ditanggung pengusaha sebesar 5% dan pekerja 3%. Pelaksanaan iuran itu akan berlaku serentak mulai 1 Juli 2015. Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, keputusan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 