Jakarta – Sejak 1 September 2015, pemerintah mengizinkan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada peserta yang tak lagi bekerja. Akibatnya, kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dipadati peserta yang ingin mencairkan JHT-nya. Di kantor BPJS… Read More ›
Buntut terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) memicu pencairan besar-besaran dana JHT. Aturan baru tersebut membolehkan pekerja yang berhenti kerja maupun yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mencairkan seluruh dana JHT tanpa… Read More ›
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat kenaikan rata-rata harian pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari 1 September sampai 23 September 2015. Klaim JHT rata-rata per hari mencapai Rp 100 miliar. Angka ini, naik 10% bila dibandingkan rata-rata harian pada… Read More ›
Pelemahan ekonomi disertai penguatan dollar Amerika Serikat (AS) bak palu ganda yang memukul industri manufaktur. Saat ekonomi lesu, penjualan mereka turun. Di sisi lain, biaya produksi bengkak karena dollar yang terlalu kuat. Bagi industri yang kreatif, tentu siasat efisiensi langsung… Read More ›
JAKARTA. Gelombang pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan belakangan memantik masalah baru. Adanya potongan pajak final (PPh 21) 5% sampai 30% atas iuran JHT mulai disoal para buruh. Banyak organisasi buruh yang mempertanyakan adanya perlakuan… Read More ›
JAKARTA. Program iuran jaminan hari tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tak semanis impian para pekerja. Meski pencairan JHT boleh diambil setelah 10 tahun kepesertaan, pekerja akan dikenakan pajak progresif mulai dari 5% sampai 30%. Menurut Surat Edaran… Read More ›
JAKARTA. Jumlah klaim pembayaran untuk pekerja yang mengundurkan diri dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membludak. Sepekan setelah diimplementasikan sejak 1 September lalu, jumlah klaim dana JHT oleh pekerja yang mengundurkan diri dan terkena… Read More ›
JAKARTA. Hasil investasi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terkena imbas gejolak pasar modal. Maklum, sebagian portofolio BPJS Ketenagakerjaan ditanam di pasar modal. Namun, Pramudya Iriawan Buntoro, Assistant Vice President Aktuaris BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, dampak yang dirasakan belum besar terhadap… Read More ›
Peraturan Pemerintah No 60/2015 akan berlaku mulai 1 September 2015 JAKARTA. Pemerintah akhirnya menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT) di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan peraturan baru yakni… Read More ›
JAKARTA. Pemerintah harus mewaspadai kelonggaran aturan program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kendati masih wajar, tren pencairan JHT di tengah jalan, bisa jadi bumerang di masa mendatang. Maklum, tujuan JHT ini adalah melindungi karyawan di… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 