BPJS Ketenagakerjaan akan menerbitkan peraturan direksi mengenai penggunaan manfaat tambahan pada fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya bilang, aturan itu untuk peserta BPJS dengan pengelolaan pendanaan jangka panjang seperti jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun… Read More ›
Merdeka.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pengenaan pajak progresif atas dana jaminan hari tua (JHT). Itu didasarkan pada tiga alasan. Pertama, dana JHT berasal bukanlah iuran pemerintah, melainkan buruh dan pengusaha. Kedua, buruh penerima dana-dana tersebut adalah pihak… Read More ›
Jakarta – Sejak 1 September 2015, pemerintah mengizinkan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada peserta yang tak lagi bekerja. Akibatnya, kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dipadati peserta yang ingin mencairkan JHT-nya. Di kantor BPJS… Read More ›
Ekonomi yang melemah membuat kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK semakin meningkat. Ini dibuktikan dengan kenaikan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kepala Urusan Komunikasi Eksternal BPJS Ketenagakerjaan Irvansya Bandja Utoh mengatakan, pasca terbitnya… Read More ›
Masyarakat perlu mengetahui bahwa pencairan dana saldo jaminan hari tua (JHT) akan dikenai pajak progresif. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan JHT… Read More ›
JAKARTA. Program iuran jaminan hari tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tak semanis impian para pekerja. Meski pencairan JHT boleh diambil setelah 10 tahun kepesertaan, pekerja akan dikenakan pajak progresif mulai dari 5% sampai 30%. Menurut Surat Edaran… Read More ›
JAKARTA. Jumlah klaim pembayaran untuk pekerja yang mengundurkan diri dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membludak. Sepekan setelah diimplementasikan sejak 1 September lalu, jumlah klaim dana JHT oleh pekerja yang mengundurkan diri dan terkena… Read More ›
JAKARTA. Hasil investasi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terkena imbas gejolak pasar modal. Maklum, sebagian portofolio BPJS Ketenagakerjaan ditanam di pasar modal. Namun, Pramudya Iriawan Buntoro, Assistant Vice President Aktuaris BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, dampak yang dirasakan belum besar terhadap… Read More ›
Peraturan Pemerintah No 60/2015 akan berlaku mulai 1 September 2015 JAKARTA. Pemerintah akhirnya menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT) di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan peraturan baru yakni… Read More ›
NUSA DUA. Revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Hari Tua (JHT) hampir rampung. Bila tak ada aral, bulan ini juga beleid yang ditunggu pekerja ini bakal diterbitkan. Dalam revisi PP JHT tersebut, pemerintah menjamin pekerja yang berhenti bekerja dapat mencairkan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 