kebijakan pemerintah

Beleid Reinventing Policy Masih di Kemhumham

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah merilis insentif pajak bagi wajib pajak, yakni penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak sebelum 1 Januari 2015 atau yang lebih dikenal sebagai reinventing policy. Sayangnya, hingga kini pemerintah belum juga menerbitkan Peraturan… Read More ›

ESDM Tertibkan Penambang Asing

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) minta pemerintah daerah menyerahkan dokumen perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang statusnya milik asing, atau asing memiliki saham di IUP. Cara ini sebagai upaya pemerintah menertibkan seluruh kepemilikan perusahaan tambang. Sukhyar,… Read More ›

PP Pengupahan Mandek

KALANGAN buruh meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Permintaan itu disampaikan buruh saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4). Indra Munaswar, Presidium Komite Politik Buruh Indonesia mengatakan, sejak diamanatkan dalam Undang-Undang (UU)… Read More ›

Wajib Registrasi IMEI di Ponsel Menuai Pro Kontra

Beberapa operator tidak setuju, adapun Smartfren setuju lantaran bisa mendeteksi laju bisnis JAKARTA. Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengharuskan ponsel ada registrasi international mobile equipment identity (IMEI) mendapat tanggapan beragam. Namun, operator seluler yang masih mempertanyakan tujuan pemerintah mewajibkan… Read More ›

PNS Bisa Beli Rumah dengan Uang Muka 1 Persen

JAKARTA – Pengadaan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sering terkendala beberapa faktor, antara lain kebijakan pemerintah. Untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah mengintervensinya dengan mengubah beberapa kebijakan. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat… Read More ›